Ilustrasi. Foto: Ist

Terdakwa Kasus Korupsi Menangis di Ruang Sidang

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com— Isak tangis tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Kantor Otoritas Bandara Wilayah I Manokwari, Johar Simamora, terdengar pilu di ruang sidang pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (17/11/2014) di Manokwari.

Jonar benar-benar kesal sebab keterangan saksi, Ali Sadikin, menyudutkan dirinya. Ali Sadikin adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) pada Kantor Otoritas Bandara Papua Barat yang pada sidang sebelumnya juga didatangkan oleh jaksa sebagai saksi.

“Karena keterangan bapak, saya duduk disini sebagai tersangka. Bagaimana nasib anak-anak saya?” ujar Jonar sebelum tangisnya pecah.

Kasus ini berawal saat Kantor Otoritas Bandara Wilayah IX Manokwari mendapat Pagu anggaran belanja modal dan barang senilai lebih dari Rp6.409 miliar berdasarkan DIPA tahun 2011, Nomor 1279/002-05.2.01/30/2012 tanggal 9 Desember 2011, yang kemudian dilaksanakan berdasarkan petunjuk operasional kegiatan tahun 2012.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan, Nomor: KP.2 tahun 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengelola Anggaran Tahun 2012 dilingkungan Kantor Otoritas Bandara Wilayah IX Manokwari, Samson Laulang yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mengangkat Gatot Riadi sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa, sementara Jonas Simamora menjabat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan SK tersebut.

Akan tetapi, Samson Laulang yang adalah Kepala Kantor Otoritas Bandara Bandara Papua Barat (Wilayah IX Manokwari) sekaligus KPA, dan bawahannya, Jonar Simamora selaku Kepala Seksi Keamanan angkutan udara dan kelaikan keudaraan sekaligus PPK tahun 2012, mengambil alih tugas dan kewenangan Pejabat Pengadaan penyedia barang/ jasa tanpa sepengetahuan pejabat yang bersangkutan ataupun panitia pengadaan barang/ jasa.

Keterlibatan pejabat pengadaan hanya dalam beberapa item pekerjaan, yaitu pengadaan kendaraan roda 4, pengadaan meubelair, pembangunan gedung operasional dan pengadaan pas Bandar Udara Rendani Manokwari.

Penunjukan dilakukan secara langsung, yakni menunjuk Naheson Jowei, Direktur CV. Waironi Mandiri, Mastik Direktur CV. Lintang Jaya, dan Rumit Dian Susanti, Direktur CV. Lintas Bintang Timur. Direktur-direktur itu hanya memamsukkan profile company melalui bendahara, Sri Hartati tanpa adanya pengumuman, dan tanpa adanya perusahaan pembanding lainnya.

Hanya berselang beberapa hari setelah profile company dimasukan, para direktur perusahaan-perusahaan tersebut sudah dihubungi Sri Hartati untuk menandatangi kontrak dan menerima Surat Perintah Kerja (SPK), yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Jonar Simamora selaku PPK tanpa meilbatkan pejabat pengadaan.

Atas perbuatan 2 terdakwa tersebut, negara mengalami kerugian senilai Rp546 juta lebih dari Pagu anggaran belanja modal dan barang senilai lebih dari Rp6.409 miliar. Itu sesuai dengan hasil audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Papua Barat.

Sejumlah item pengadaan atau pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, yakni pengadaan 2 unit notebook, 2 unit komputer dan printer oleh CV. Waironi Mandiri senilai Rp44 juta lebih, pengadaan 1 paket pemeliharaan gedung kantor berdasarkan perlengkapan sosialisasi dan rumpcheck oleh CV. Lintang Jaya senilai Rp26 juta lebih.

Pengadaan perlengkapan sosialisasi senilai Rp179 juta lebih, dan pengadaan ATK senilai Rp92 juta lebih di kontrakan kepada CV. Lintang Jaya, dan masih ada ratusan juta lagi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam pengadaan bahan tupoksi untuk sosialisasi dan rumphcehk selama Bulan Maret-November 2012.| PATRIX BARUMBUN TANDIRERUNG

Tinggalkan Balasan