Terima Dana Desa 196 Miliar Lebih, Pemprov Papua Barat Belum Tahu Cara Penyalurannya

UU Pemerintahan desa segera diberlakukan. Setiap kampung mendapat kucuran dana pembangunan. Faktanya, iming-iming kucuran dana itu membuat usulan pemekaran kampung di Papua Barat meningkat. Anggarannya pun sudah diterima tapi mekanisme penyalurannya tidak jelas atau tidak dipahami.

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (kampung) yang diikuti kucuran dana pembangunan sebesar Rp. 1 miliar per kampung, akan diberlakukan tahun 2015.

Khusus Provinsi Papua Barat, kucuran dana desa telah diterima dalam dokumen DIPA APBN Tahun 2015 langsung oleh gubernur Abraham O. Atururi, Senin (15/12/2014) di auditorium PKK di Arfai.

Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Provinsi Papua Barat, Miden Sihombing mengatakan jumlah dana desa untuk Papua Barat tahun 2015 sebesar Rp. 196.098.573.000,-.

Meski demikian, mekanisme penyalurannya belum jelas.“Saya belum mengetahui pasti bagaimana mekanisme penyalurannya ke masing-masing desa. Dana tersebut akan ditransfer dari KPPN kepada Pemprov Papua Barat. Pemprov yang mengelola pembagiannya,” ungkap Sihombing.

Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat, Elisa Sroyer pun mengaku belum mengetahui secara jelas aturan dan mekanisme penyaluran dana itu.

“Apakah akan disalurkan dalam bentuk fresh money atau dalam bentuk program kepada daerah. Setahu saya dana pembangunan desa yang katanya 1 miliar satu desa, sepertinya tidak akan berlaku demikian di Papua Barat, karena hal ini masih akan dilihat lagi berdasarkan jumlah penduduk serta kondisi daerah,” kata Sroyer.

Informasi serupa disampaikan Kepala Bappeda Papua Barat Ishak Hallatu bahwa belum ada aturan dan mekanisme yang jelas untuk pembagian dana Desa, sehingga masih harus dikaji kembali.

Sementara itu usulan pembentukan desa atau kampung baru di Papua Barat dilaporkan meningkat baru-baru ini, pasca disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Desa Nomor 6 tahun 2014. (BACA JUGA: Pasca UU Desa, Usulan Pemekaran Kampung Meningkat)

“Kami kuatir, apakah ini karena kebutuhan masyarakat atau hanya dimanfaatkan untuk mendapatkan anggaran,” kata Sroyer. Ia meminta warga agar tidak tergesa-gesa mengusulkan pembentukan kampung atau desa baru.|DINARIANTI