Penyerahan SK Hutan Desa di Kampung Mangroholo, Sorong Selatan, Papua Barat, Rabu (12/11/2014). Foto: Dokumentasi Greenpeace, Amos Sumbung

Terima Hutan Desa, Warga Saifi Tolak Perkebunan Sawit

SORONG,CAHAYAPAPUA.com– Kepala Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, Wilem Fakdawer, menegaskan sikap mewakili warga yang menolak perkebunan Sawit di wilayahnya.

“Saya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat yang tidak setuju dengan kegiatan kelapa sawit di Distrik Saifi. Saya mohon agar tidak ada kegiatan kelapa sawit di distrik kami. Kalau kelapa sawit masuk bagaimana dengan kehidupan masyarakat. Wilayah kami kecil, kalau bisa ada konsep lain yang bisa dibangun,” tegas Wilem di sela acara penyerahan SK Hutan Desa, Kawasan Hutan Mangroholo-Sira, Rabu (12/11/2014). (Baca: Mangroholo-Sira, Jadi Percontohan Hutan Desa di Tanah Papua)

Mangroholo dan Sira merupakan dua kampung yang secara administratif masuk dalam wilayah distrik Saifi. Keberhasilan kawasan hutan ini mendapat SK sebagai hutan desa membuat Wilem mengajak seluruh kampung dalam wilayah Distrik Saifi untuk bekerja sama agar juga memendapat SK Hutan Desa, seperti Mangroholo dan Sira.

Sementara itu Arkilaus Kladit, tokoh adat Mangroholo-Sira menyatakan bersuka cita atas izin yang diberikan tersebut. “Kami berharap dengan izin hutan desa ini sumber kehidupan masyarakat kampung terjamin melalui pengelolaan yang baik, lapangan perkerjaan tercipta dengan memanfaatkan sumber ekonomi dari hasil hutan seperti damar, sagu, rotan, gaharu karena itulah asal hidup kami sesungguhnya,” katanya.

Kepala Bapedas (Badan pengelolaan Daerah Aliran Sungai) Remuransiki Djarot Prihambodo menegaskan kegiatan ini merupakan langkah awal. Selanjutnya masyarakat harus segera mengurus hak Pengelolaan Hutan Desa. Menurutnya hak pengelolaan ini berlaku selama 35 tahun.

“Masyarakat harus segera mengurus ini karena yang mengeluarkan adalah Gubernur. Izin biasanya dikeluarkan berlaku selama 35 tahun. Oleh sebab itu LSM pendamping harus berkelanjutan mendampingi masyarakat, jangan sampai ditinggal di tengah jalan,” katanya.

Sejauh ini SK yang sudah dikeluarkan untuk Hutan Desa di Papua Barat sudah sekitar 14.550 ha, 11.000 ha di Kaimana, sekitar 3.500 ha di Sorsel. |PATRIX BARUMBUN TANDIRERUNG

Tinggalkan Balasan