Gedung Rektorat Unipa

Terseret dugaan korupsi Rektorat Unipa, HN angkat suara

MANOKWARI, Cahayapapua.com— HN yang disebut-sebut sebagai pemilik perusahaan dalam dugaan penyimpangan proyek pembangunan gedung Rektorat Universitas Papua (Unipa), yang saat ini bergulir di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat, akhirnya angkat suara.

HN menjelaskan terkait dugaan penyimpangan pembangunan Rektorat yang menyeret namanya ini. Dia mengklaim telah melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang ada. Dan dia mengaku tak pernah melakukan kesalahan dalam proyek tersebut.

“Dari jumlah anggaran sekitar Rp 70 miliar itu, semua kita kerjakan. Mulai dari gedung, taman-taman bahkan jalan kita aspal semua,” kata dia.

Menurutnya, dalam pekerjaan itu, justru pihaknya yang dirugikan. Pasalnya meski sudah melewati masa perawatan pekerjaan enam bulan, pihak Unipa dituding membebankan perbaikan sejumlah fasilitas yang rusak kepada mereka.

“Seperti kamar mandi ada yang tehelnya pecah, kita perbaiki, lift rusak kita perbaiki, tembok-tembok yang sudah pudar kita disuruh cat ulang. Padahal itu sudah di luar tanggungjawab kami, karena ingin menjaga hubungan baik kita kerjakan. Tapi kalau terus menerus siapa yang mau rugi,” terangnya.

Dalam proyek ini, mulai dari tahap satu hingga tahap ke lima, dia mengaku, selalu diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dirjen Dikti. Dan mengeluarkan sebuah rekomendasi yang menyatakan terdapat kelebihan anggaran yang harus dikembalikan ke kas negara.

“Nah setiap tahap pekerjaan selesai, BPK mengeluarkan rekomendasi, kita selalu laksanakan. Jika ditotalkan jumlahnya uang yang kita kembalikan ke khas negara sekitar Rp 2 miliar. Jumlah itu pengembalian dari pembangunan 2013 sampai 2015,” ungkapnya.

“Saya rasa tidak ada masalah, karena sudah diaudit oleh BPK dan Dirjen Dikti, sehingga saya anggap selesai dan tidak ada persoalan karena gedung itu sudah digunakan 6 tahun,” sambungnya menegaskan di hadapan sejumlah wartawan.

Dia mengklaim dalam pengusutan kasus ini, erat kaitanya dengan persaingan usaha. Untuk itu, ia merasa dirinya sengaja dicarikan kesalahan. Pasalnya kata HN, saat dirinya dimintai keterangan oleh penyidik, semua dokumen hasil pemeriksaan BPK dan Dirjen Dikti serta bukti pengembalian sejumlah dana pada kas negara telah diserahkan ke penyidik.

“Saya sudah pernah diperiksa satu kali, kalau staf-staf yang lain, lebih dari 2 sampai 3 kali. Mungkin saja kasus ini, ada orang yang tidak suka dengan saya. Karena sepengetahuan saya, pekerjaan ini sudah clear di BPK dan Dirjen Dikti,” tuturya.

Menurutnya, yang berhak mengaudit pekerjaan yang bersumber dari APBN, ialah BPK. Dan hal itu telah dilakukan oleh BPK.

Meski demikian, pihaknya menghormati proses yang dilakukan Penyidik Ditreskrimsus Polda Papua Barat dalam pengusutan dugaan penyimpangan pembangunan Rektorat Unipa tersebut.

HN yang ditanya ihwal adanya pekerjaan yang tak sesuai kontrak, baik pengurangan maupun penambahan volume dalam pekerjaan tersebut menjawab, bahwa hal itu dilakukan berdasarkan kesepakatan antara rekanan dan pihak pemberi kerja (Unipa, red).

Selain itu, dijelaskan, dalam suatu pekerjaan fisik, yang namanya pengurangan dan penambahan volume, hal yang wajar.  “Memang ada di pekerjaan ini, pengurangan dan penambahan volume, itu namanya adendum atau perubahan, ini hal yang wajar saja. Tentunya disepakati para antara kontraktor dan Unipa,” pungkasnya.

Sebelumnya, diberitakan, dalam pengusutan kasus ini, Ditreskrimsus Polda Papua Barat melibatkan ahli konstruksi untuk mengecek langsung pembangunan tersebut. Dari hasil itu, menyatakan bahwa pada tahap pembanguna 2014 dan 2015, terjadi dugaan penyimpangan yang merugikan negara puluhan miliar rupiah. (tnj)

 

Tinggalkan Balasan