Logo BPJS Ketenaga kerjaan.

Tidak Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, Izin Usaha Tidak Akan Diproses

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com – Pengajuan izin usaha di Kabupaten Manokwari baik yang baru maupun perpanjangan, ke depan, wajib melampirkan sertifikat pelaksanaan jaminan sosial yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu juga harus menunjukkan bukti pembayaran iuran terakhir dan menyerahkan salinan (foto copy) bukti pembayaran iuran terakhir program jaminan sosial seluruh tenaga kerjanya, termasuk tenaga kerja asing yang telah bekerja paling singkat 6 bulan.
Tanpa syarat tersebut di atas, pengajuan ijin usaha baru maupun perpanjangan ditunda penerbitannya.

Ketentuan itu wajib dijalankan semua SKPD yang berwenang memberikan pelayanan perizinan terkait usaha, pengawasan dan pemeriksaan serta pembinaan seperti Dinas Perindagkop dan UMKM, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan dan Kelautan juga Disnakertrans juga SKPD terkait lainnya dalam rangka memastikan terlaksananya program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Manokwari.

Ketentuan itu tertuang dalam rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Manokwari Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan. Raperda dimaksud dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke DPRD untuk disahkan.

“Ini merupakan upaya untuk melindungi dan sebagai jaring pengaman sosial terhadap tenaga kerja dan keluarganya dari risiko sosial ekonomi akibat peristiwa atau keadaan yang dialami tenaga kerja berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun, “ kata Christian Natanael Sianturi, Kepala KCP BPJS Ketenagakerjaan Manokwari.

Chris, demikian panggilan karibnya menjelaskan hal itu di sela-sela pembahasan Raperda tersebut, Rabu siang di ruang Sasana Karya kantor bupati Manokwari di Sowi Gunung.

Adapun tim pembahas Raperda terdiri atas SKPD terkait yakni Disnakertrans dan Bagian Hukum dan HAM serta melibatkan tim independen yang terdiri dari utusan Kanwil Kumham Papua Barat, Akademisi serta kalangan pers.

Dalam Raperda itu juga diatur pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tentang BPJS Kesehatan di lingkup SKPD, ditangani oleh Inspektorat. Selain sangsi administratif, pihak-pihak yang mengabaikan ketentuan dalam Perda dimaksud diancam sangsi pidana berupa kurungan badan dan denda.

“Kami sangat mendukung keberadaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan di Manokwari karena itu menjadi salah satu syarat untuk menjamin kenyamanan para pekerja. Para buruh bisa bekerja dengan tenang karena kalau dia celaka, dia sakit atau yang lainnya dia dilindungi oleh BPJS, “ ucap Plt Kadisnakertrans N.A Nussy kepada Cahaya Papua usai pembahasan. |ZACK TONU BALA