Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan
Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan

Tiga Pejabat ‘Disemprot’ Bupati Manokwari

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Tak pernah hadir mengikuti apel gabungan serta menjalankan tugasnya di Pemerintahan Kabupaten Manokwari, sejumlah pejabat struktural di Pemda Manokwari, Senin (31/10/2016) mendapat sorotan dari Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan.

Setidaknya ada tiga jabatan yang “disemprot” bupati pada saat bertindak sebagai pembina apel gabungan. Tiga nama tersebut yakni Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Manokwari, Kepala Bagian Kestra (Kesejahteraan Rakyat) dan Kepala Pemverdayaan Perempuan dan KB.

“Berapa kali saya pantau tidak ada di tempat, kalau memang mau lanjutkan sekolah ya harus lepas jabatan, supaya jangan menganggu kinerja pemerintah,” tegas bupati.

Dikatakan, sikap tersebut merupakan salah faktor penyebab malasnya para pegawai negeri sipil dalam mengikuti apel pagi serta masuk kantor, pasalnya pejabat yang harus menjadi contoh, malah tidak hadir.

Diketahui untuk jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari saat ini tengah diisi oleh Plh (pelaksana harian), mengingat dirinya saat ini tengah menempuh pendidikan di Universitas Indonesia.

Bupati juga mempertanyakan proses penerbitan SK pelaksana tugas (Plt) beberapa jabatan Kepala SKPD yang saat ini tengah dikerjakan oleh BKD yang tak kunjung diselesaikan, padahal Pemerintah Kabupaten Manokwari sudah sangat membutuhkan  beberapa pejabat yang dapat mengisi posisi tersebut.

“Ini sudah berapa minggu ini masa untuk SK Plt saja lama sekali, kerja jangan terlalu, karena kita butuh cepat. Kalau terus menunggu ini bisa menjadi kebiasaan dan dianggap remeh,” jelas bupati.

Untuk secara tegas bupati mengatakan SK Plt sesuai disposisinya harus segera dijawab dan direalisasikan secepatnya, sehingga setiap posisi atau jabatan yang kini lowong bisa kembali terisi sembari menunggu pelantikan pejabat devenitif.

Meski demikian, sejauh ini belum diketahui berapa banyak SK Plt yang akan terbitkan oleh BKD sesuai dengan disposisi bupati. (ACS)

Tinggalkan Balasan