Ketua DPR Papua Barat, Pieters Konjol.

Tiga Tahun Laporan Korupsi 35 Miliar di Sorsel Belum Ditindaklanjuti KPK

MANOKWARI, Cahayapapua.com–– Keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipertanyakan oleh tokoh intelektual Kabupaten Sorong Selatan, Pieters Kondjol.

Sebab laporan tentang dugaan korupsi pembangunan sejumlah ruas jalan di daerah tersebut belum juga ditindaklanjuti. Pasalnya, sejak 20 Agustus lalu, dugaan korupsi ini sudah dilaporkan ke lembaga anti rasuah itu.

“Penegak hukum harus mengusut dugaan korupsi tersebut. Apakah kerugian negara itu telah dikembalikan? KPK masih konsen dengan kasus-kasus besar di Indonesia bagian barat,” kata Pieters, Minggu (3/4/2016).

Berdasarkan data yang dihimpun, dugaan korupsi itu ditemukan Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan pada proyek pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan, tahun anggaran 2011 senilai Rp.35,402 miliar.

Adapun ruas jalan yang diindikasikan, antara lain, ruas Wenslolo-Sasnek yang dikerjakan oleh PT MAJ dengan indikasi kerugian Negara senilai Rp.379 juta lebih bersumber dari DAU.

Ruas Bariat-Nakna yang dikerjakan oleh PT MAJ, juga ada indikasi kerugian Negara mencapai Rp.1.510 miliar lebih yang bersumber dari DAU.

Ruas Laksio-Haemaran dengan kontraktor pelaksana PT KUP. Proyek ini terindikasi merugikan keuangan Negara sebesar Rp.6.668 miliar lebih yang bersumber dari DBH.

Berikutnya, ruas Moswaren-Kamisabe dengan kontraktor pelaksana PT MJ yang diindikasikan merugikan Negara sebesar Rp.686 miliar lebih yang bersumber dari DAU.

Ruas Teminabuan-Klamit yang ditangani oleh PT NR. Dugaan kerugian Negara mencapai Rp.7568 miliar lebih yang bersumber dari DAK. Pekerjaan mobilisasi, galian, timbunan dan penyialan badan jalan juga dikerjakan PT NR, Negara diindikasikan merugi senilai Rp.80 juta lebih.

Selanjutnya, peningkatan jalan dalam kota Teminabuan yang dikerjakan oleh PT VS. Negara dindikasikan merugi sebesar Rp.3.616 miliar lebih. Kegiatan ini bersumber dari dana Otsus.

Ruas jalan Teminabuan-Klamit dengan kontraktor pelaksana PT NR. Sesuai hasil pemeriksaan inspektorat terindikasi korupsi sebesar Rp.9.234 miliar lebih yang bersumber dari DBH.

Dan, peningkata ruas jalan dala kota Teminabuan yang dikerjakan oleh PT VS yang terindikasi merugikan Negara sebesar Rp.5.576 miliar lebih yang bersumber dari DPPID.

Kondjol menambahkan, jika KPK tidak bertindak maka, penegak hukum dalam hal ini, Kejaksaan dan Kepolisian harus bisa mengusutnya. “Data temuan ada di inspektorat (kabupaten) Sorong Selatan,” imbuhnya. (ALF)

Tinggalkan Balasan