Sekretaris Dinas Perikanan Kaimana, Elli Auwe.

TNI AL seret 10 kapal ikan dari perairan Kaimana ke Sorong

KAIMANA, Cahayapapua.com— Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) Sorong dikonfirmasi menyeret 10 kapal milik PT. Industri Perikanan Namatota (IPN) Kaimana dari perairan Kaimana ke Sorong menyusul adanya laporan yang menduga lokasi tangkapan ikan perusahaan tersebut tidak sesuai lokasi.

Penarikan 10 unit kapal tersebut menuju Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) Sorong disebut untuk mensinkronkan data terkait ijin usaha penangkapan ikan yang dikeluarkan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat dengan peta yang dimiliki TNI Angkatan Laut.

Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Kaimana Elli Auwe, Rabu (8/11) petang membenarkan informasi penarikan kapal milik PT. IPN oleh TNI AL menuju Lantamal Sorong.

Dijelaskan, 10 kapal dengan alat tangkap mini porsein dimaksud, posisinya saat ini sudah berada di Sorong. Kapal ditarik sementara waktu untuk memberi ruang klarifikasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat sebagai instansi yang menerbitkan ijin. Klarifikasi dimaksud berkaitan dengan wilayah penangkapan Teluk Berau dan Laut Seram sesuai ijin yang dikeluarkan.

“Kapal bukan sedang ditarik ke Sorong, tetapi posisi 10 kapal mini purse seine itu sudah di Sorong dengan tujuan supaya teman-teman dari provinsi yang memberikan ijin ini bisa hadir memberikan klarifikasi kepada Lantamal, tentang yang mereka maksudkan Teluk Berau dan Laut Seram itu seperti apa. Mereka perlu memberikan penjelasan teknis supaya sinkron dengan peta yang dimiliki Angkatan Laut. Itu yang menjadi alasan mengapa Angkatan Laut menggeser kapal ke Sorong,” jelas Elli.

Lebih jauh Elli juga mengkritisi ijin usaha penangkapan yang dikeluarkan Dinas Kelautan Provinsi Papua Barat. Ia menilai Dinas Kelautan Papua Barat kurang memahami area dan batas wilayah perairan antar kabupaten, dan batas wilayah Provinsi Papua Barat dengan daerah lainnya, sehingga pemberian ijin tidak sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan.

“Ijin yang sudah ada itu sebenarnya karena pemahaman dari teman-teman di Dinas Perikanan  Provinsi yang salah. Mereka hanya berpatokan pada aplikasi perijinan Kementerian Kelautan yang ada. Namun kenyataan di lapangan atau di peta, Teluk Berau itu ada di wilayah Pemerintahan Fakfak, Sorong Selatan dan Bintuni. Teluk Berau itu sebetulnya muara dari Teluk Bintuni. Sementara laut Seram itu, sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Kaimana, karena secara administrasi, batasan wilayah Kaimana bagian Selatan itu bukan laut Seram tetapi laut Aru. Jadi semua yang ada dalam ijin itu keliru,” tutup Elli. (isa)

Tinggalkan Balasan