Pemuda dan wakil rakyat Kabupaten Tambrauw.

Tokoh Pemuda dan Wakil Rakyat Soroti Pembangunan Tambrauw

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pembangunan fisik terus digenjot di Kabupaten Tambrauw sejak berstatus sebagai daerah otonom baru. Meski begitu sejumlah sarana layanan publik terutama di bidang kesehatan dan pendidikan dianggap bermasalah karena tidak tepat sasaran, tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang memadai dan tidak sesuai perencanaan.

Warga dan Tokoh Pemuda Distrik Amberbaken, Boas Wabia, mencontohkan program yang tidak tepat sasaran itu antara lain pada pembangunan Rumah  sakit di Distrik senopi. “Dalam perencanaan, gambarnya megah. Tapi fisiknya tdk begitu. Di dalam tidak ada tehel, tidak ada pintu, halamannya ditutupi rumput,  tertinggal begitu sj,” kata Boas.

Contoh lain adalah pembangunan gedung sekolah dasar di Kampung Arari. Proses belajar di sekolah ini menurutnya tidak berjalan karena tidak ada guru.

Hal senada dituturkan warga asal Distrik kebar, Terah Jambuani. Terah menyoroti pembangunan 2 gedung SMK masing-masing di Kampung Afrawi, Senopi dan kampung Anjai, Kebar. “Bangunannya jadi tapi sampai sekarang tidak ada aktivitas belajar, guru dan murid tidak ada. Terkesan ini hanya untuk habiskan anggaran saja,” cetusnya.

Di Distrik Abun, sebuah pasar yang menurut tokoh pemuda setempat, Decky Bijanawi, dibangun dengan anggaran yang cukup besar pun tidak berfungsi. “Masyarakat tidak mau jual hasil bumi di situ karena tidak ada yang beli, jauh,” katanya. “Sebaiknya Pemkab memikirkan bagaimana transportasi warga, atau lewat solusi lain misalnya memfasilitasi warga buat koperasi.”

Di bidang kesehatan, Decky  menyoroti pembangunan rumah kopel guru di Kampung Waibem yang tidak selesai. Di SD Abun, katanya, proses belajar mengajar juga tidak berjalan karena tenaga guru jarang di tempat kecuali saat ujian. “Di bidang kesehatan juga memprihatinkan karena  layanan kesehatan tidak berjalan. Kalau ada warga yang sakit terpaksa dibawa ke kota,” tukasnya.

Menyoal masalah ini, Henok Wabia, Anggota DPRD Tambrauw dari Fraksi Tambrauw Bersatu– beranggotakan legislator dari Partai Gerindra, Nasdem, PKB dan Hanura, mengakui bahwa salah satu problem pembangunan di Tambrauw adalah kurangnya kontrol DPRD terhadap kinerja pemerintah.

Masalah lain adalah proses perencanaan teknokratik yang tidak didasarkan atas realitas di lapangan. “Sejak dilantik, saya sudah berkali-kali menyampaikan masalah yang diapungkan para pemuda ini ke SKPD terkait maupun dalam rapat-rapat di DPRD,” sebut Henok kepada Cahaya Papua, Kamis (20/4) di Manokwari.

Meski realitas pembangunan di lapangan demikian namun ia juga mengaku heran sebab BPK seolah-olah tutup mata atas realitas itu. “Tambrauw selalu mendapat opini WTP. Saya tidak tahu indikator apa yang dipakai BPK,”  ujarnya lagi.

Ia menilai buruknya layanan pendidikan dan kesehatan sebenarnya terjadi hampir merata di Tambrauw. Memang banyak fasilitas yang dibangun, tetapi tidak berfungsi. Masalahnya beragam, mulai dari lokasi yang tidak pas, kontraktor yang asal-asalan maupun minimnya SDM. “Bangunan muncul macam jamur di musim hujan. Jadi secara fisik terlihat ada kemajuan. Tapi tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Henok mencontohkan bangunan SD di Kampung Pubwan, Distrik Kasi dan pembangunan fasilitas air minum di Anjai. Awalnya sebuah fasilitas air dibangun dari dana APBD. Namun proyek itu gagal karena debit airnya kecil. Kini warga mengakses air minum lewat fasilitas yang dibiayai oleh APBN.

“Yang dipakai itu sebenarnya sumber air untuk ranch peternakan yang dibangun oleh balai pengairan dan irigasi. Yg dibangun oleh Pemkab sudah terbengkalai,” katanya

Atas laporan warga dan realitas yang ia temui di lapangan, Henok mendesak Pemkab untuk mengevaluasi sistem perencanaan pembangunan. Tujuannya agar setiap program dan kegiatan tepat sasaran. SKPD pun diminta  lebih banyak turun lapangan. (rd1)

Tinggalkan Balasan