Warga yang menamakan diri Forum Penjaga dan Pengawas Kultur Papua Provinsi Papua Barat (FPPKP-PB) berjalan menuju kantor DPR Papua Barat untuk menyuarakan aspirasi penolakan perpanjangan masa jabatan anggota MRPB periode 2011-2016.

Tolak Perpanjangan MRPB, Demonstran Batal Serahkan Aspirasi ke DPRPB

MANOKWARI, Cahayapapua.com——  Aksi demonstrasi damai yang dilakukan sekiranya 30 massa Forum Penjaga dan Pengawas Kultur Papua Provinsi Papua Barat (FPPKP-PB) berakhir dengan kekecewaan yang cukup berarti.

Sebab aksi yang dilakukan dalam rangka menolak perpanjangan masa tugas Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) 2011-2016, massa FPPKP-PB batal menyerahkan aspirasi ke DPR Papua Barat (DPRPB).

Pantauan Cahaya Papua, para demonstran menolak menyerahkan asrpirasi jika dilakukan oleh perwakilan saja. Mereka juga menghendaki audiens dengan perwakilan DPRPB harus melibatkan semua demonstran yang ikut dalam aksi.

Massa FPP-KP-PB yang terdiri dari tiba di sekretariat kantor DPRPB sekira pukul 13. 00 WIT. Setelah melakukan aksi serupa di kantor Kesbangpol Provinsi Papua Barat. ”Anggota DPRP tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik,” ujar Korlap, Jalil.

Ketua FKPP-PB, Ronald Mambieuw menegaskan, perpanjangan 33 anggota MRPB bisa dilakukan jika diisi oleh mereka yang sebelumnya lolos seleksi dan masuk dalam daftar tunggu.

“Ini untuk menjaga kemurnian karena, tahun ini adalah tahun politik. Kami takutkan kepentingan masyarakat terkait lembaga kultur ini akan terbawa-bawa. Kami menolak dengan tegas segala upaya perpanjangan tugas MRPB 2011-2016,” tandasnya.

Salah seorang perwakilan Bara-JP, Heni Manupapami menyesalkan kinerja MRPPB karena tidak mampu membuat regulasi terutama yang berkaitan dengan hak politik orang asli Papua untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah di level provinsi dan kabupaten/kota.

Massa yang hadir di kantor DPRPB, ini hanya diterima oleh Wakil Ketua J. A.Jumame didampingi Wakil Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda), Frida Thabita Klasin.

Baik Jumame maupun Frida Klasin hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh para demonstran, tanpa menanggapi secara langsung.

“Kami sudah atur posisi siap menerima mereka untuk tahapan berikut. Orasi sudah selesai tapi, mereka mau masuk semua mau bikin apa lagi? Orasi kan sudah selesai, aspirasi bawa serahkan ke kami,” katanya.

Sebelumnya, massa FPPKP-PB melakukan aksi di Kantor Kesbanglol. Meski demikian, mereka memilih berorasi di luar kantor dan hanya mengutus perwakilan untuk menyerahkan aspirasi.

“Kami bicara berdasarkan aturan Undang-undang dan atas dasar hak rakyat,” kata salah seorang orator, Thimotius Yelimolo.

“Aksi ini telah dikoordinasikan ke Kementerian Polhukam dan Dir. Intelkam Mabes Polri dan telah mendapatkan dukungan. Kursi MRPB bukan ajang bisnis dan politik,” klaim Ronal Mambiuew.

Aspirasi FPPKP-PB ini hanya diserahkan tanpa dibacakan. Massa diterima Kabsubid Fasilitasi Pendidikan Politik dan Fasilitasi Pemilu, Wiliam Wamatty.

“Kepala Kesbangpol sedang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah bersama sejumlah kepala suku. Tuntutan soal MRPB belum dapat dijawab karena, kami belum mengetahui apa yang menjadi tuntutan,” ujar dia.

Forum Penjaga dan Pengawas Kultur Papua Provinsi Papua Barat, ini terdiri dari sejumlah organisasi. Antara lain, Aliansi Mahasiswa Pemuda (AMPP), Gerakan Merah Putih (GMP).

Selanjutanya, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Papua Barat (JPKP-PB), Lembaga Missi Reclaseering RI (LMR – RI) – Papua Barat, dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Dalam aksi tersebut peserta aksi juga terlihat membanting meja di depan kantor wakil rakyat itu, tepat di hadapan Kapolres Manokwari AKBP. Cristian Roni dan anggota DPRPB.

Kapolres mengatakan sudah berupaya semaksimal mungkin menyiapkan anggota dan menempatkan mereka dalam unjuk rasa tersebut.

Menanggapi aksi pendemo yang membanting meja ia mengatakan, “Itu hal biasa. Kita tetap sikapi dengan arif dan bijaksana. Namanya demo itu kan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.” (ALF/MAR)

 

Tinggalkan Balasan