Penyerahan aspirasi masyarakat adat Teluk Bintuni oleh Ketua LMA Tujuh Suku, Eduardus Kambia kepada perwakilan DPR Papua Barat.

Tolak Putusan MK, Perwakilan Masyarakat Adat Sambangi DPRPB

MANOKWARI, Cahayapapua.com—– Sekiranya 20 an perwakilan masyarakat adat asal Kabupaten Teluk Bintuni menyambangi kantor DPR Papua Barat (DPRPB), Selasa (17/5/2016).

Pada kesempatan tersebut, perwakilan masyarakat adat sempat beraudiens dengan perwakilan DPRPB yang berjumlah Delapan orang. Sebelum diserahkan, terlebih dahulu aspirasi dibacakan oleh tokoh pemuda Herryk. S Serimbe.

“Surat (aspirasi) kami sudah disampaikan ke Presiden. Kami laukan ini karena tidak percaya lagi dengan kondisi yang ada,” ujarnya.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tujuh Suku Kabupaten Teluk Bintuni, Eduardus Kambia mengatakan, aspirasi yang disampaikan untuk menegaskan budaya masyarakat terkait sistim perwakilan.

“Tokoh adat tidak berkenan karena tidak sesuai dengan budaya kami. Sehingga, kami mempertanyakan langsung kepada pak Presiden sebagai orang terakhir yang harus menjawab dengan pasti,” katanya.

Menurut Kambia, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap hasil Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni tidak adil. Sebab, mengabaikan budaya masyarakat.

Dia mengungkapkan, ada ketidakadilan karena sistim noken ini yang sudah dipakai sejak zaman pepera (penentu pendapat rakyat) 1969 tidak diterapkan pada pilkada Teluk Bintuni.

Kambia menegaskan, sistim noken ini sudah ditetapkan oleh Majelis Rakyat Papua sebagai perwakilan. Dipakai pada pilkada presiden, legislatif, gubernur, bupati dan walikota di Papua dan Papua Barat.

“Kenapa dalam pelaksanaan di Teluk Bintuni tidak ada. Ini yang kami pertanyakan kepada pemerintah pusat,” tuturnya.

Perwakilan Pemuda Peduli Pembangunan Bermartabat bagi Papua Barat, Jack Wanggai pada kesempatan ini mengatakan, putusan MK terkait Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni kontradiksi dengan keputusan-keputusan yang sudah ada sebelumnya.

“Pengamatan kami, hak-hak adat masyarakat sengaja dihilangkan. Catatan kami, MK pernah mengakui pilkada sistim kesepakatan dan noken,” ujarnya.

Jack menilai, putusan MK juga tidak menentukan secara tegas soal kemenangan. “Saya tidak tinggal diam. Papua ada di tangan adat. Saya tidak mau adat rusak karena politik. Saya sesalkan ini,” ujar Kambia.

Anggota DPRPB, Albert Kareth mengatakan, kekhususan yang ada di tanah Papua perlu dihargai.“MK adalah lembaga peradilan tetinggi. Tetapi, harus hargai kekhususan yang ada,” ujar dia.

Anggota DPRPB lainya, Jhon Dimara menambahkan, aspirasi pasti diterima sesuai mekanisme yang ada dan diproses sehingga sesuai harapkan masyarakat.

“Aspirasi ini patut disikapi karena terkait kamtibmas di Papua Barat dalam menghadapi pilkada gubernur. Kita harapkan Kabupaten Teluk Bintuni aman,” pungkasnya. (ALF)

Tinggalkan Balasan