Tambang emas di tepi sungai Degeuwo, Nabire, Papua. Foto: Dokumen Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee dan Moni/Mongabay Indonesia.

Tragedi Emas di Degeuwo

CAHAYAPAPUA.com–

PENAMBANGAN emas liar di Kawasan Degeuwo, Nabire, Papua justru jadi tragedi dan pintu kehancuran bagi warga setempat. Selain berhadapan dengan pencemaran, rusaknya lingkungan dan kekerasan, masalah kesehatan juga menjadi dampak ikutan aktivitas ilegal di kawasan hutan lindung itu.

Tahun2011, ada 10 orang meninggal karena HIV/AIDS. Baru-baru saja saya bicara dengan Dinas Kesehatan setempat, mereka bilang ada 30 orang meninggal karena penyakit yang sama, sekitar 250 orang menderita karena tertular HIV,” kata Thobias Bagubau dari LPMA Swamemo di sela kegiatan Inkuri Nasional Pengelolaan Hutan Adat, di Waena, Jayapura.

Kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian inkuiri nasional tentang pelanggaran hak-hak masyarakat adat dalam kawasan hutan yang dilaksanakan oleh Komnas HAM sebagai implementasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tentang Hutan Adat.

Sangat mungkin, penyebaran HIV di kawasan ini berkaitan dengan maraknya aktivitas prostitusi di sekitar lokasi pertambangan. Para pekerja seks komersil itu didatangkan umumnya dari Pulau Jawa oleh penambang liar bermodal besar. Warga lokal juga ikut menambang.

Dulunya tambang bukan sumber ekonomi warga. Tapi sejak Pemerintah memberi ijin tambang skala besar pada 2001, suku Walani, Mee dan Moni – yang masih memiliki ikatan darah mulai menambang di sepanjang sungai Degeuwo – Kabupaten Paniai Papua dengan cara sederhana.

Setahun kemudian masuklah para penambang liar dari Makassar, Manado dan Jawa – yang memiliki modal lebih besar. Belakangan ijin tambang skala besar juga bertambah. Lubang-lubang galian disebut pantongan, tiap pantongan bisa memiliki 8 – 40 pekerja.

Para penambang liar ini bahkan memiliki helikopter sendiri. Selain mendatangkan pekerja seks, para pemilik modal juga membuka kios dan paket minuman keras, biliard, plus layanan pekerja seks. Perusahaan berskala besar juga masuk. Mereka menambang dengan alat-alat berat dan tak segan membongkar hutan.

Kini, setidaknya ada 26 pertambangan, antara lain PT Madinah Qurrata’ain, bekerja sama dengan PT West Wist Mining, asal Australia dan PT Martha Mining.

Thobias Bagubau, yang dikutip Mongabay Indonesia, mengatakan, warga tak mengetahui jelas bentuk perizinan tambang di sekitar itu. Yang jelas, banyak beroperasi tambang emas dan meresahkan warga. Sebab, tanah-tanah ulayat terampas hingga menimbulkan banyak korban.

“Warga yang melawan berhadapan dengan aparat. Di-back up TNI dan Polri. Sampai terjadi Brimob menembak warga tewas di tempat,” katanya.

Bukan itu saja. Ketika warga penolak tambang emas bertindak, dituding separatis ataupun Organisasi Papua Merdeka (OPM). “Ini untuk tutupi masalah di sana, agar perusahaan aman dikawal aparat keamanan.”

Operasi tambang emas yang dilakukan tanpa ijin yang memadai, juga mengundang bencana. Alam Degeuwo mengamuk1 Juli 2014, sekitar pukul 23.00 Waktu Papua. Longsoran tanah menewaskan 7 orang dari total 15 jiwa yang tertimbun tanah longsor.

Jauh sebelumnya, LPMA Swamemo bersama jaringan advokasi tambang di sekitar Degeuwo melakukan protes terkait kehadiran pemburu emas. Kelompok organisasi masyarakat sipil yang bergabung dalam jaringan nasional untuk advokasi tambang di sepanjang sungai Degeuwo di Kabupaten Paniai, terdiri dari VIVAT Internasional-Indonesia, Padma Indonesia, Yayasan Pusaka, Papuan Voices, JPIC Fransiskan Indonesia, JPIC SVD Kalimantan dan Pax Romana.

Mereka mendesak Bupati Kabupaten Paniai dan Gubernur Papua segera menghentikan aktivitas penambangan dan mencabut IUP di sepanjang Sungai Degeuwo. Koalisi menyebut, sejak beroperasinya pertambangan ilegal tahun 2001– juga hadirnya perusahaan tambang asal Australia yaitu PT. West Wits Mining– telah menyebabkan air dan ekosistem Sungai Degeuwo tercemar.

Hal ini disebabkan karena adanya buangan limbah cair berbahan Mercury keperairan sungai. Lebih dari itu, sebut koalisi dalam pernyataan sikapnya, permasalahan terus bermunculan: hutan lindung mulai gundul, kekerasan telah menjurus pada pelanggaran HAM, perselisihan antar suku dan perselisihan antara warga dengan pengusaha tambang, warga dengan pengusaha hiburan hingga timbulnya wabah penyakit HIV/AIDS.

Kasus kekerasan yang menjurus pada pelanggaran Hak Asasi Manusia pernah terjadi pada 16 Juli 2009 ketika masyarakat menuntut hak ulayat di Taijaya kepada Ongge, pemilik salah satu tambang emas.

Alih-alih tuntutan terjawab, aparat justru menembak warga, Sefanya Onoka. Tindakan kekerasan aparat terjadi lagi pada 15 Mei 2012 di lokasi 99. Saat itu terjadi perdebatan antara pemilik billiard dan warga yang protes. Satu orang tewas, Melianus Abaa Kegepe. Dia mati ditembak.

Empat orang lainnya, Lukas Kegepe, Yulianus Kegepe, Amos Kegepe dan Sefianus Kegepe luka-luka. Pasca penembakan itu, para istri protes dengan memotong jari mereka.

Foto: Dokumen Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee dan Moni/Mongabay Indonesia.

Foto: Dokumen Lembaga Pengembangan Masyarakat Adat Suku Walani, Mee dan Moni/Mongabay Indonesia.

Kawasan yang ditambang atau diberi ijin tambang tersebut berstatus sebagai kawasan konservasi dan hutan lindung, kata Gunardo Agung, dari Badan Planologi Kehutanan. Tapi ia heran kenapa ijin pertambangan dikeluarkan untuk kawasan ini.Gunardo juga tak tahu apakah penetapan sebagai kawasan lindung telah disepakati suku-suku asli di sana.|PATRIX BARUMBUN TANDIRERUNG

 

SUMBER: MONGABAY INDONESIA|PUSAKA

 

EDITOR: DUMA TATO SANDA

Tinggalkan Balasan