Ilustrasi. Site Tangguh LNG di Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. | Dokumentasi CAHAYAPAPUA.com

Tunggakan Rp. 32 Miliar Suku Sebyar, Bintuni Koordinasi ke Provinsi

BINTUNI, Cahayapapua.com–– Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menyatakan sedang berusaha keras, menyelesaikan tunggakan pembayaran hak ulayat tanah adat Suku Sebyar, sebesar Rp. 32 miliar, terhadap lahan yang saat ini dipakai sebagai lokasi operasional kilang 1, 2 dan 3 Tangguh LNG.

Pemerintah Teluk Bintuni menyatakan untuk memuluskan usaha tersebut, Pemda Bintuni telah melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat, terkait surat yang akan dikirimkan kepada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) di Jakarta.

Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw mengatakan tunggakan tersebut merupakan tunggakan atas nama pemerintah pusat. “Saya sudah konsultasi ke bapak gubernur (Papua Barat) soal surat tersebut, agar tanggung jawab pusat segera diselesaikan,” kata Piet, sapaan akbar bupati Petrus Kasihiw baru-baru ini.

Ia mengatakan, setiap dalam menyelesaikan urusan operasional BP Tangguh tiap jenjang pemerintah diberikan tanggungjawab. Pemerintah kabupaten dan provinsi membayar uang masuk atau sering disebut uang ketuk pintu, yang sudah dilunasi sementara pemerintah pusat menyelesaikan pembayaran lokasi hak ulayat.

Persoalan ganti rugi tanah adat masyarakat suku Sebyar pernah disampaikan secara langsung oleh Piet kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan, saat keduanya memenuhi undangan BP Tangguh di Site Tangguh LNG, Teluk Bintuni, Februari lalu.

Bupati sebagai kepala pemerintahan daerah yang mewakili masyarakat telah menyampaikan kepada Menteri ESDM agar pemerintah pusat memperhatikan urusan masyarakat adat, sehingga proses pengembangan train 3 bisa berjalan dengan lancar, tanpa ganjalan.

“Saya sampaikan kepada bapak menteri, kami masyarakat dan pemerintah daerah memohon agar pemerintah pusat memperhatikan hal-hal yang terkait dengan masyarakat adat ini.

Agar pembangunan Train 3 dapat berjalan dengan baik dan sukses. Serta terkait juga dengan pengembangan kawasan industri khusus yang nantinya kearah pembangunan pabrik pupuk agar dapat berjalan dengan baik. Bapak menteri memberikan respon yang sangat baik, bahkan beliau katakan pak bupati, pak wakil, saya tunggu suratnya,” kata Piet.  (ART)

Tinggalkan Balasan