Ilustrasi

UMP Papua Barat 2017 Ditetapkan Naik Menjadi Rp.2.416.800

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) Papua Barat telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimun Sektoral Provinsi (UMSP) Papua Barat tahun 2017 di Manokwari, Selasa (11/10/2016).

Penetapan besaran upah ini diputuskan dalam sidang pleno Depeprov yang digelar di Aula Kantor Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Kependudukan yang dihadiri 12 anggota serta sejumlah perserta peninjau dan saksi.

UMP Papua Barat tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 2.416.855 sehingga dibulatkan 2.416.800. Upah ini mengalami kenaikan sebesar 8,04 %  atau Rp. 179.855 dibanding UMP tahun 2016 Rp. 2.237.000.

Dasar pertimbangan kenaikan UMP tahun 2017 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang tediri dari, tingkat pertumbunan nasional sebesar 4,97 persen, laju inflasi nasional (September 2015-September 2016) sebesar 3,7 persen, dan kebutuhan hidup layak 2015 sebesar 2.250.000.

Sementara UMSP Papua Barat tahun 2017 sub sektor Migas ditetapkan sebesar Rp.3.141.000, sub sektor pertambangan umum kecuali galian C sebesar Rp.2.660.000, sub sektor jasa konstruksi sebesar Rp.2.619.000, dan sub sektor kehutanan, perkebunan, dan perikanan sebesar Rp. 2.418.000.

Pertimbangan kenaikan upah minimum sektoral sesuai tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor migas sebesar 2,74 persen, tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor galian C sebesar 2,10 persen.

Dan, tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor jasa konstruksi sebesar 2,80 persen, tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor kehutanan, perkebunan, dan perikanan sebesar 3,94 persen serta laju inflasi daerah (September 2015-September 2016 ) sebesar 3,99 persen.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Kependudukan, Pascalina Yamelan mengatakan, sejak 2016 penetapan UMP dan UMSP sudah mengacu pada tingkat inflasi dan PDB.

“Tahun-tahun sebelumnya hingga 2015, penetapan upah minimum menggunakan KHL. Tapi, tahun 2016 dan 2017 kita juga merujuk dari data inflasi dan PDB yang diambil dari data BPS,” katanya.

Menurut Pascalina, penetapan UMP dan UMSP ini segera diserahkan kepada gubernur Papua Barat untuk mendapat pengesahan sebelum disosialisasikan ke seluruh perusahaan yang ada di 12 kabupaten dan satu kota se-Papua Barat.

“Besok (hari ini, red), akan diserahkan ke meja gubernur untuk disahkan. Perusahaan yang keberatan bisa mengajukan penangguhan maksimal 3 bulan setelah penetapan,” paparnya.

Pascalina menambahkan, penangguhan hanya dapat diterima jika dilengkapi dengan hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan beserta pertimbangan-pertimbangan belum bisa menerapkan UMP terbaru.

“Terhitung tahun 2017, kewenangan pengawasan ketenagakerjaan ditingkat kabupaten dan kota dilimpahkan ke provinsi. Untuk itu, kami segera mengawal pemberlakukan UMP 2017 per 1 Januari kedepan. Tenaga pengawas akan turun ke lapangan,” pungkasnya. (ALF)

One comment

  1. hengky roni wambrauw

    apakah UMP itu = Gaji pokok + uang makan = Rp. UMP,- ? tolong penjelasannya?

Tinggalkan Balasan