Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

UMP Papua Barat 2018 akan dikaji kembali

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan akan mengevaluasi putusan Dewan Pengupahan tentang upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum sektoral (UMS) tahun 2018 yang akan diterapkan di daerah tersebut.

Ditemui di Manokwari, Kamis, gubernur menyatakan pembayaran upah bagi para buruh atau pekerja  harus memperhatikan kondisi perekonomian daerah.

“Kita belum menetapkan, akan kita evaluasi kita kaji lagi. Sehingga semua pihak bisa menerima,” kata gubernur.

Menurut gubernur kondisi ekonomi, termasuk biaya hidup tidak bisa disamakan antara Papua Barat dengan daerah lain seperti Jawa dan daerah lain.

Gubernur menginginkan, Dewan Pengupahan mengumpulkan kembali semua pihak untuk melakukan perundingan. Ia tak akan menetapkan UMP dan UMS daerah tersebut sebelum semua pihak kembali berunding.

Sejauh ini, lanjut Dominggus, ia belum menerima berkas hasil sidang Dewan Pengupahan yang digelar di Manokwari, Senin (30/10).

“Tapi sudah ada komunikasi secara lisan dari Kepala Disnakertrans. Kita akan kaji lagi, dalam waktu dekat kita akan lakukan,” katanya lagi.

Dia berjanji penetapan UMP ini akan dilakukan sebelum akhir tahun namun hal ini sebelum ditetapkan akan dikaji terlebih dahulu.

“Nilai yang sudah ditetapkan bisa juga berubah semua tergantung kajian yang dilakukan terutama mempertimbangkan inflasi di Papua Barat. Yang jelas harus semua pihak akan duduk kembali membahas ini  ” Ujarnya

Pada Sidang yang digelar Senin (30/11) sejumlah pihak bersepakat UMP Papua Barat tahun 2018 sebesar Rp.2.667.000. Upah pada sektor minyak dan gas bumi disepakati sebesar Rp. 3.500.000, sektor pertambangan umum selain galian C Rp.2.806.000, sektor konstruksi Rp.2.875.000 dan sektor kehutanan perkebunan perikanan sebesar Rp.2.667.000.

Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Papua Barat pada sidang tersebut memilih bertahan pada UMP sebesar Rp.3,9 juta.  GSBI pun tidak bersedia menandatangi berita acara kesepakatan hasil sidang tersebut.

Persoalan ini juga mendapat perhatian dari sejumlah fraksi di DPR Papua Barat.

Ketua Komisi A DPR Papua Barat Moses Rudy F Timisela menginginkan ada perundingan ulang UMP dan UMS. Sehingga melahirkan kesepakatan yang baik dan diterima semua pihak.

Hari ini GSBI rencananya akan menggelar aksi demonstrasi ke kantor DPR Papua barat untuk menuntut pengupahan yang adil bagi kaum buruh. Aksi tersebut tampaknya akan diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat yang bersimpati pada perjuangan buruh di Manokwari. (IBN/MAR)

Leave a Reply

%d bloggers like this: