Penandatanganan berita acara penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Mininum Sektoral Papua Barat tahun 2018 di Manokwari, Senin (30/10). Meski ditolak salah satu organisasi buruh, UMP Papua Barat tahun 2018 tetap diteken sebesar Rp. 2,6 juta lebih.

UMP Papua Barat 2018 ditetapkan Rp2,6 juta

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2018 Provinsi Papua Barat sebesar Rp.2.667.000, meski sebuah organisasi buruh menolaknya dan melakukan walk out ketika sidang penetapan UMP sedang berlangsung.

Ketua Dewan Pengupahan Papua Barat Paskalina Yamlean pada sidang pleno penetapan UMP dan upah minimum sektoral di Manokwari, Senin, mengatakan, penetapan UMP di Papua Barat mengacu pada peraturan pemerintah nomor 78/2015.

Sesuai peraturan tersebut, katanya, kenaikan UMP di setiap daerah mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Untuk Papua Barat, selain mengacu pada PP 78 penetapan juga didasarkan pada utang perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Papua Barat Achmad Rohani pada kesempatan itu menjelaskan, dewan pengupahan pada setiap sidang penetapan UMP terus mendorong agar UMP di daerah setara dengan KHL.

Pihaknya memproyeksikan pada tahun 2019 UMP Papua Barat sudah setara dengan KHL. “Posisi UMP Papua Barat tahun 2017 berada dikisaran 91 persen dari KHL.

Pada tahun 2018 ditargetkan naik menjadi 95,5 persen dan diharapkan pada tahun 2019 UMP kita sudah setara 100 persen dengan KHL,” katanya.

Rohani mengutarakan, mengacu pada PP 78/2015, semestinya penetapan UMP tidak lagi mengacu pada KHL, namun beranjak dari sidang UMP tahun 2015 Papua Barat masih memiliki utang KHL sekitar 7 persen sehingga fariabel tersebut masih dipakai pada penetapan UMP 2018.

Dia menjelaskan, rumus penetapan UMP ini merupakan akumulasi 8,71 pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional ditambah dengan ADJ atau utang KHL sebesar 3,55 persen.

“Tanpa variabel KHL UMP kita akan ketemu pada angka Rp. 2,632.412. Setelah ditambahkan ADJ 3,55 persen menjadi Rp.2.666.769,” ujarnya lagi.

Pada sidang yang digelar di kantor gubernur tersebut semua pihak bersepakat UMP Papua Barat sebesar Rp.2.666.769 dibulatkan menjadi Rp.2.667.000.

Sementara upah minimum sektoral (UMS) Papua Barat tahun 2018 disepakati, sektor minyak dan gas bumi sebesar Rp. 3.500.000, sektor pertambangan umum selain galian C Rp.2.806.000, sektor konstruksi Rp.2.875.000 dan sektor kehutanan perkebunan perikanan sebesar Rp.2.667.000.

 

GSBI menolak

Sementara itu Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Provinsi Papua Barat bersikukuh mempertahankan agar upah minimum provinsi (UMP) tahun 2018 di Papua Barat sebesar Rp.3,9 juta dalam sidang tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD GSBI Papua Barat Yohanes Akwan pada sidang penetapan UMP dan upah minimum sektoral di Manokwari, Senin, mengatakan,biaya hidup di Papua Barat relatif malah dibanding daerah lain.

“Jangan jauh berbicara masalah KHL (kebutuhan layak hidup). Kita coba cukupi dulu kebutuhan minimum hidup para pekerja,” katanya.

Yohanes mengutarakan, jauh sebelum pelaksanaan sidang penetapan UMP dan UMS Papua Barat, GSBI telah melakukan survei. Dari survei tersebut diperoleh bahwa, untuk memenuhi kebutuhan minimum hidup di Papua setidaknya pekerja harus menyiapkan uang sekitar Rp.3,9 juta.

Menurutnya, kesenjangan harga barang baik bahan pokok maupun bahan setrategis di Papua Barat dengan wilayah barat Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini dinilai sebagai penyebab tingginya biaya hidup di daerah tersebut.

Pada kesempatan itu dia juga berpandangan, Peraturan Pemerintah  nomor 78/2015 tidak bisa diterapkan di wilayah Papua, mengingat harga berbagai barang di daerah ini masih jauh lebih mahal dibanding daerah lain.

Selama penetapan UMP masih mengacu pada variabel-variabel pada PP 78 dan perhitungan KHL yang belum tepat, maka para pekerja akan terus mengalami defisit, baik yang masih berstatus lajang maupun yang sudah menikah.

“Kalau sudah begitu, apa mereka lakukan. Mereka akan bikin ribut, mencuri dan segala macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidup,” sebutnya.

Pada sidang itu, ia enggan menandatangani berita acara penetapan UMP dan UMS. Pihaknya akan terus menempuh beberapa upaya agar pemerintah memperhatikan masalah tersebut. “Besok kami akan menhadap ke DPR Papua Barat. Selanjutnya kami akan menemui bapak gubernur,” katanya.

UMP Papua Barat tahun 2018 disepakati sebesar Rp.2.667.000. Sementara upah minimum sektoral (UMS) Papua Barat tahun 2018 disepakati, sektor minyak dan gas bumi sebesar Rp. 3.500.000, sektor pertambangan umum selain galian C Rp.2.806.000, sektor konstruksi Rp.2.875.000 dan sektor kehutanan perkebunan perikanan sebesar Rp.2.667.000.

Sidang penetapan UMP Papua Barat dipimpin Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Ketua Dewan Pengupahan Papua Barat ini berlangsung cukup alot. Sidang yang dimulai sekitar pukul 14.00 itu baru mendapat kesepakatan dan ditutup sekitar  pukul 18.40 WIT.

Semua pihak menandatangani berita acara penetepan kecuali perwakilan dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Papua Barat. Untuk diketahui, selain perwakilan organisasi buruh GSBI, dalam rapat tersebut hadir juga organisasi buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBI yang menyetujui penetapan upah tersebut. (ibn)

One comment

  1. Ump 2018 Papua barat sangat lah kecil,kehidupan di Papua sangat lah mahal di Banding daerah lain nya ,tolong Pemerintah daerah memperhatikan kami sebagai pekerja -pekerja yg ada di Papua barat ,kesejahteraan para pekerja juga di perhatikan

Leave a Reply

%d bloggers like this: