Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat. (Doc. Cahaya Papua)

Unsur Adat dan Perempuan Diusulkan Minimal Berpendidikan S1

MANOKWARI, Cahayapapua.com—- Pemerintah Provinsi Papua Barat dan DPR Papua Barat (DPRPB) telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang perubahan atas Perdasus provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang keanggotaan dan jumlah anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRPB, Frida Thabita Klasin mengatakan, pembahasan mengerucut pada syarat calon anggota MRPB harus sarjana.

“Diskusi serius menyangkut syarat akademik bahwa, calon anggota (MRPB) dari unsur adat dan perempuan harus berpendidikan sarjana (S1),” kata Frida Klasin, baru-baru ini.

Kata Frida, syarat tersebut dikemukakan Badan Kesbangpol dan Linmas berdasarkan hasil konsultasi publik penyusunan naskah akademik yang diselenggarakan di tiga daerah. Yakni, kabupaten Manokwari, Fakfak, dan Kota Sorong.

“Kita coba diselaraskan dengan PP (peraturan pemerintah) nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP. Tidak menyebutkan syarat seperti itu. Kalau diterapkan terkesan, kita mendeskreditkan orang-orang,” ujarnya.

Menurut Frida, MRPB adalah lembaga kultur. Untuk itu, calon anggota MRPB juga dituntut cakap pengetahuannya tentang syarat budaya dan kearifan lokal masyarakat asli Papua.

“Pengetahuan ini harus menjadi pertimbangan mendasar dalam perekrutan calon anggota MRPB. DPRPB akan melakukan konsultasi publik terhadap rancangan perdasus keanggotaan ini,” tandasnya.

DPR Papua Barat kembali menjadwalkan agenda konsultasi publik ke sejumlah daerah. Dalam rangka mendapat masukan dan pertimbangan guna pembobotan penyusunan rancangan perdasus tersebut.

Pada pasal  4 huruf (o) raperdasus keanggotaan MRPB menegaskan syarat pendidikan paling rendah tamat strata satu (s1) mewakili adat, perempuan, dan agama.

Di dalam ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor  64 Tahun 2008.

Pasal 4 huruf (o) berbunyi “Anggota MRPB adalah warga Negara Republik Indonesia  yang memenuhi syarat : berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar  atau sederajat untuk wakil adat, Sekolah Lanjuta Tingkat Pertama untuk wakil agama dan perempuan”.

Selain itu, DPRPB agenda konsultasi publik ini juga menyertakan rancangan peraturan daerah provinsi tentang tata cara pemilihan anggota MRPB.

Frida mengatakan, tata cara pemilihan  harus dilihat dengan jeli soal bagaimana prosesnya di tiap kelompok adat, perempuan, dan agama.

Sebab di dalam rancangan perdasi ini terdapast nomenklatur yang menyebutkan pemilihan dan pengangkatan. Dua proses yang berbeda ini perlu diperjelas dan dipertegas.

“Pesan kuat Undang-undang Otsus serta Peraturan Pemerintahnya adalah pemilihan. Kita coba lihat betul-betul proses pemilihan ini termasuk penambahan jumlah kursi yang mengikuti jumlah kursi DPRPB,” pungkasnya. (ALF)

Tinggalkan Balasan