Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Teluk Bintuni, Syaiful A. Killian.

Usai sosialisasi, empat perusahaan batu bara di Bintuni belum melapor

BINTUNI, Cahayapapua.com— Usai melakukan sosialisasi hingga ke kampung – kampung terdampak, empat perusahaan batu bara yang akan beroperasi di Distrik Manimeri, Dataran Beimes dan Biscoop di Teluk Bintuni, belum melapor ke pemerintah daerah setempat.

Ditemui di halaman kantor bupati, SP 3, Distrik Manimeri, Senin (4/9), Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup, Syaiful A. Killian menyatakan bahwa pihak perusahaan belum melapor secara resmi mengenai hasil sosialisasi mereka ke masyarakat.

“Belum ada informasi perkembangan konsultasi mereka. Biasanya tahapan setelah pengumuman adalah konsultasi publik, terus mereka menyusun kerangka acuan Amdal-nya,” singkatnya.

Terkait alamat kantor perwakilan di Bintuni, Syaiful mengaku belum mengetahui. Sementata yang tertera di baligho informasi empat perusahaan tersebut beralamat kantor di Jakarta. Baligho empat perusahaan berukuran sedang tersebut nampak dipajang di lobi kantor bupati dan dua di kantor Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Diberitakan sebelumnya terdapat sekitar empat perusahaan batu bara yang akan beroperasi di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Empat perusahaan tersebut adalah PT. Horna Inti Mandiri, PT Citra Sekawan Indah, PT Lumina Griya dan PT Garis Emas Selaras. Lokasi eksploitasi mereka berada di wilayah Distrik Manimeri, Dataran Beimes dan Biscoop.

Rencana beroperasinya keempat perusahaan tersebut telah disampaikan ke Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup. Pihak perusahaan sendiri disebut telah melakukan sosialisasi sejak awal Agustus lalu.

“Kemarin tanggal 4 Agustus 2017 sudah naik konsultasi publik di kampung – kampung. Sementara ini masih pengumuman ke khalayak ramai dan meminta tanggapan dari masyarakat. Pengumuman ini sudah di tempel di kantor bupati agar masyarakat bisa melihat. Perusahaan juga sudah publikasi melalui media massa,” kata Killian, Selasa (15/8) lalu.

Killian menjelaskan proses awal ini masih tahapan pengumuman dan konsultasi publik kepada masyarakat terutama di daerah terdampak dengan harapan ada tanggapan dan saran dari masyarakat.

“Kami dari pemerintah hanya mendampingi hajat perusahaan dengan memfasilitasi perusahaan kepada masyarakat untuk sosialisai, namun pada prinsipnya kami tetap mengacu pada aturan – tauran lingkungan,” kata Killian.

Dia mengatakan, tahapan konsultasi publik diperkirakan sekitar 20 hari. Setelah itu pihak perusahaan membuat kerangka acuan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan konsultasi dengan pihak terkait dan persentase Amdal. Jika Amdal sudah beres, maka perusahaan baru bisa beroperasi.

Menurut Killian, informasi yang disampaikan pihak perusahaan, wilayah eksploitasi berbentuk block-block atau wilayah – wilayah tertentu. Dari tiga distrik ini, diperkirakan rata – rata lamanya eksploitasi sekitar 12 tahun, dan paling lama ada di daerah Horna yang menyimpan cadangan hingga 23 tahun, dengan jumlah produksi 12 ribu ton per bulan.

“Kami berharap perusahaan ini bisa memberdayakan tenaga kerja dari daerah, menggunakan produk lokal seperti stok pangan sehingga ada dampak bagi masyarakat atas kehadiran perusahaan ini. Nanti peluang – peluang ini yang harus di berikan kepada masyarakat sehingga kehadiran perusahaan bisa membawa dampak positif untuk pertumbuhan ekonomi di daerah,” katanya lagi.

Mantan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung ini menjelaskan direncanakan lokasi perusahaan di Horna, Distrik Dataran Beimes. Sementara akses pemuatan hasil produksi akan melewati wilayah dataran isim Hingga ke Kabupaten Manokwari Selatan.

“Pelabuhan untuk mengangkut batu bara direncanakan di wilayah Gunung Botak, Kabupaten Mansel. Kemungkinan bulan depan sudah pembangunan konstruksi, saat ini mereka masih mengurus izin – izinnya,” pungkasnya. (art)

Tinggalkan Balasan