Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Teluk Bintuni, Agustinus Tuhuleu.

Usulan pemekaran kampung di Bintuni meningkat

BINTUNI, Cahayapapua.com— Sejak tahun 2016 – 2017, proposal usulan pemekaran kampung di Teluk Bintuni yang diajukan oleh masyarakat sudah mencapai seratus lebih.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Agustinus Tuhuleu, Selasa (29/8), mengatakan, sejauh ini sudah ada sebanyak kurang lebih 100 proposal permohonan kampung pemekaran.

“Yang masuk sampai hari ini sudah ada 100 proposal. Permohonan pemekaran kampung ini sudah diajukan sejak 2016 hingga 2017 saat ini, dan paling banyak permohonan pengajuan berasal dari wilayah Moskona, Kuri dan Sebyar,” katanya di kantor bupati.

Dia mengatakan, pengajuan permohonan pemekaran ini disinyalir karena besarnya nilai Dana Desa (DD) yang digelontorkan pemerintah pusat dan ditambah dengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD untuk kampung pemekaran dan devinitif.

Sejauh ini kampung pemekaran sebanyak 145 yang dikuatkan dengan dasar Peraturan Bupati telah menerima ADD setiap tahunnya mencapai Rp. 300 juta, sedangkan kampung definitif bisa mencapai miliaran.

Namun Agustinus menuturkan pemerintah daerah tidak lantas menyetujui usulan pemekaran kampung-kampung tersebut tapi akan melewati pengkajian untuk memastikan kampung-kampung tersebut layak dimekarkan.

Dia mengatakan sesuai dengan aturan perundang-undangan, pemekaran kampung bisa dilakukan jika memenuhi syarat diantaranya jumlah penduduk dan luas wilayanya. “Jangan dananya sudah diluncurkan, tapi ternyata tidak ada kampungnya. Nanti kita dianggap melanggar aturan,” katanya.

Untuk melaksanakan pengecekan ke lapangan, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, akan melakukan verifikasi bersama DPRD bersama tim dari provinsi. Tim akan melihat apakah permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan atau tidak. Selain itu tim gabungan ini juga bertugas mengecek 145 kampung pemekaran yang sudah ada. “Jadi nanti kita bicara dengan DPR, setelah itu kita akan turun ke lapangan meninjau langsung ke lokasi,” ujar Agustinus.

Ditanya waktu rencana turun lapangan, dia mengatakan akan menunggu informasi dari DPRD. Ini karena saat ini pihak legislatif masih sibuk dengan agenda – agenda internal mereka. “Baru rencana mau turun, informasi dari DPR, mereka ada pembahasan terkait peraturan rumah tangga DPR yqng baru,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Teluk Bintuni telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) sejak tahun 2016. Direncanakan awal tahun 2017 Pansus bersama tim dari Pemda Kabupaten dan provinsi akan turun ke lapangan, namun sampai dengan akhir Agustus ini, tim belum juga bergerak. (art)

Tinggalkan Balasan