Kantor DPRD Manokwari. | CAHAYAPAPUA.com | Toyiban

Usut Penyaluran Dana Bansos, DPRD Didesak Bentuk Pansus

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com– DPRD Kabupaten Manokwari didesak untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menginvestigasi realisasi dana hibah, bantuan sosial serta anggaran lain di Kabupaten Manokwari yang terindikasi bermasalah pada tahun anggaran 2014 lalu.

Hal ini disampaikan koordinator Jaringan Advokassi LSM Papua Barat, Andris Wabdaron beberapa waktu lalu. Andris mengatakan, langkah ini perlu dilakukan agar ditahun anggaran 2015 dan tahun-tahun berikutnya realisasi anggaran dapat benar dinikmati masyarakat.

“ Pembangunan rumah dinas bupati dan rumah dinas sekretaris daerah, bisa menjadi titik awal kinerja pansus, untuk selanjutnya merambah dana-dana lainya,” kata Andris saat ditemui di kantor LP3BH Manokwari.

DPR lanjut Andris, berperan penting untuk mengawal melalui fungsi kontralnya supaya penyelenggaraan pemerintahan Manokwari berjalan ideal. Terutama untuk Realisasi dana hibah dan bansos, harus di DPR harus tegas, agar dana yang belum jelas realisasinya ditahun 2014 itu bisa dilacak. Jika benar terjadi penyelewengan anggaran kasus tersebut bisa diteruskan kepada proses hukum.

“Tidak boleh tinggal diam, karena itu tugas yang melekat dalam diri setiap wakil rakyat,” imbuhnya.

Andris menjelaskan, realisasi dana hibah dan bansos berpotensi tinggi terjadi penyelewengan. Hal ini menurutnya sering terjadi di Manokwari. Ia tidak mau pemerintah mengklaim bahwa dana tersebut sudah sampai ditangan masyarakat jika faktanya dana itu raib entah kemana.

Bobroknya penyelenggaraan keuangan dilingkungan pemerintah Manokwari, terbukti dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Papua Barat yang selalu berstatus disclaimer. “DPR harus memilki keberanian, jika tidak keberadaan mereka menjadi percuma,” tandasnya. |TOYIBAN

Tinggalkan Balasan