Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Vitalis Yumte.

Vitalis Yumte : Keanggotaan MRPB Diperpanjang Enam Bulan

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Kabar soal perpanjangan masa keanggotaan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP-PB) periode 2011-2016, terjawab sudah.

Ketua MRPB, Vitalis Yumte membenarkan pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri telah menyetuji perpanjangan keanggotaan selama 6 bulan kedepan. Keanggotaan MRPB telah berakhir sejak 12 April lalu.

“Ada tiga fokus utama dalam masa perpanjangan ini. Tetapi, fokus tersebut tidak serta merta mengabaikan tugas-tugas MRP (Papua Barat) lain,” kata Vitalis kepada wartawan, Kamis (19/5/2016).

Fokus pertama adalah memberikan pertimbangan dan perseteujuan terhadap calon gubernur dan wakil gubernur dari aspek orang asli Papua pada pilkada Papua Barat tahun 2017.

Adapun fokus kedua, menyelesaikan penyusunan regulasi (raperdasus dan raperdasi) menyangkut kelembagaan serta tata cara pemilihan anggota MRPB periode 2016-2021.

“Fokus ketiga adalah menyelesaikan penyusunan sejumlah regulasi yang dimungkinan diselesaikan oleh pemerintah dan DPR yang diajukan ke MRP untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan,” ujar Vitalis.

Kata Vitalis, pasca perpanjangan, aktivitas dan rutinitas seluruh anggota dan pimpinan MRPB di sekretariat berjalan seperti biasa. “Kita selalu lengkap,” ujarnya lagi.

Dia meminta semua pihak memberikan dukungan terhadap keputusan pemerintah pusat yang telah menyetujui perpanjangan masa keanggotaan MRPB.

“Surat Keputusan sudah diserahkan sejak Jumat (13/5) lalu, oleh perwakilan Menteri Dalam Negeri Bidang Otonomi Daerah,”aku Yumte.

Dengan tidak memandang keputusan pemerintah tersebut semata-mata karena kepentingan politik. “Harus dilihat dari aspek keamanan, kenyamanan, sosial kehidupan masyarakat di Papua Barat. Ini jauh lebih penting,” tandasnya.

Vitalis menambahkan, pada masa perpanjangan ini, MRPB tetap berupaya untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan menyangkut orang asli Papua. “Terutama yang urgensitasnya benar-benar harus disikapi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Papua Barat, Abraham O.Atururi telah bertemu dengan utusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Manokwari beberapa waktu lalu.

Dikabarkan, pertemuan itu dalam rangka penyerahan SK perpanjangan masa keanggotaan MRPB. Ini dibuktikan dengan beberapa photo pertemuan yang mengambarkan adanya penyerahan sebuah dokumen.

Kasubid Fasilitisa Pemilu dan Pendidikan Politik Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat, William Wamatty mengonfirmasikanya adanya pertemuan itu.“Gubernur bertemu dengan utusan Kementerian Dalam Negeri. Informasinya, pertemuan itu dalam rangka penyerahan SK. Tapi, kami belum tahu soal SK itu,” ujarnya.(ALF)

Tinggalkan Balasan