Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Drs. Edi Budoyo (kanan)

Wabup : Anggaran Tahun 2016 Wajib WTP

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Wakil Bupati Kabupaten Manokwari, Edi Budoyo menegaskan, Pemerintah Kabupaten Manokwari manargetkan raihan opini BPK RI dalam penggunaan Anggaran Tahun 2016, harus bisa memperoleh Nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal ini ditegaskan Wakil buputi mengingat salah satu pembenahan dalam menunju WTP yang tengah digenjot oleh Pemda Manokwari adalah Permaslahan Aset yang selama kurang lebih 3 tahun terakhir menjadi PR dan sorotan BPK RI.

“Karena Bapak Bupati dan saya, kita manargetkan laporan penggunaan Anggaran Tahun 2016 harus raih opini pemeriksaan BPK RI kita mendapat WTP,” tegasnya.

Hal selanjutnya, merupakan target Pemda Manokwari yang baru dalam menciptakan Raihan Opini Pemda yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, yang diketahui selalu menyandang predikat Disclaimer. “Untuk itu kami kejar tahun 2016 ini harus berubah,” sambung Wabup.

Dia juga menjelaskan, untuk mencapai hal tersebut, kini Pemda Manokwari telah membentuk satu Tim Aset yang telah bergerak cepat dalam menjawab semua masukan yang diberikan oleh BPK RI.

Untuk itu, Wabup berpesan kepada SKPD-SKPD agar dapat memberikan data yang baik dikala Tim Pemeriksa turun dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, “sehingga opini WTP dapat tercapai sesuai dengan harapan,” jelasnya.

Wabup menerangkan, jika Pemda Manokwari mendapat opini WTP maka terdapat keuntungan sendiri yang bisa di peroleh Pemda Manokwari, di antaranya Penambahan Alokasi Anggaran seperti Dana Otsus dari pemerintah Provinsi, serta Dana Dari pemerintah pusat juga akan bertambah.

“Sehingga ini juga akan berdampak pada penyusunan Program kerja Pemda Manokwari, karena kalau dana kita kecil maka akan sulit dalam menyusun kegiatan-kegiatan, tapi kalau anggaran kita bertambah maka akan gampang dalam membuat kegiatan-kegiatan,” tegas Wabup.

Diketahui, sejauh ini baru terdapat tiga SKPD yang telah merampungkan pemeriksaan asetnya, tiga SKPD tersebut adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Perhubungan dan Infokom serta Distrik Prafi. (ACS)

 

 

Tinggalkan Balasan