Wakil Bupati Kaimana, Ismail Sirfefa

Wabup: Keberadaan PNS Ibarat Layang Putus

KAIMANA, Cahayapapua.com— Rendahnya disiplin kerja PNS disebabkan PNS itu sendiri belum memahami secara baik tugas pokok dan fungsi, serta hak dan kewajibannya. Hal ini mengakibatkan keberadaan PNS ibarat layang-layang putus, yang setiap hari menggunakan seragam PNS tetapi tidak memahami eksistensi dari pakaian yang dikenakan serta tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Demikian dikatakan Wakil Bupati Kaimana Ismail Sirfefa, S.Sos,MH saat pertemuan dengan ratusan PNS di Gedung Pertemuan Krooy, Jumat (14/10/2016). Penegasan Wabup erat kaitannya dengan menurunnya disiplin kerja PNS dikait-kaitkan dengan politik pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2015 lalu.

Menurut Wabup, jika penurunan semangat kerja PNS disebabkan politik Pilkada maka PNS sendiri harusnya tahu bahwa undang-undang mewajibkan PNS untuk mengedepankan netralitas. Namun jika kedapatan terlibat politik praktis maka PNS harus siap dengan segala resiko. Disisi lain Wabup mensinyalir menurunnya semangat kerja PNS disebabkan adanya faktor kemalasan dari dalam diri.

“Apakah mungkin pemilihan kepala daerah di tahun 2015 berimplikasi terhadap kedisiplinan PNS. Saya kaget ketika pemilihan kepala daerah selesai, semacam terjadi suatu penurunan semangat. Padahal undang-undang termasuk UU Nomor 5 Tahun 2014 sudah mengatur bahwa PNS harus mengedepankan netralitas. Kalau mau main politik berhenti dari PNS dan masuk Parpol. Harus gentle jangan main kucing-kucingan karena akan berdampak terhadap sikap, prilaku dan disiplin kerja pasca Pilkada,” ujar Wabup.

Lebih jauh Wabup akui, enam bulan menjabat, ada beberapa persoalan aparatur yang masih jauh untuk mencapainya yakni selain disiplin, juga terkait etika, koordinasi dan mekanisme kerja pemerintahan yang harus dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna. Wabup mengajak PNS untuk sama-sama memahami kapasitas masing-masing seperti tugas, fungsi, hak, kewajiban dan wewenang sehingga dapat berperan secara optimal.

“Tetapi kita belum memahami dan melaksanakan itu. Kedudukan PNS itu ibarat layang-layang putus, tidak tahu arahnya kemana. Tiap hari pakai keki, korpri tetapi tidak memahami eksistensi daripada pakaian yang dipakai. Apakah ketika saudara menjadi PNS belum pernah dilakukan semacam training tentang disiplin PNS, kode etik PNS dan lainnya. Atau kah memang saudara yang malas tahu. Kalau kita hanya datang supaya tiap bulan dapat gaji dan jatah beras, itu menjadi tidak seimbang antara hak dan kewajiban. Apakah perlu kita melakukan kursus kepamongan,” tutup Wabup dengan nada kecewa. (ISA)

Tinggalkan Balasan