Wabup Wondama minta OPD serius tindaklanjuti temuan BPK

WASIOR— Kabupaten Teluk Wondama menduduki peringkat paling bawah dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat dalam hal tindak lanjut terhadap temuan BPK.

BPK mencatat hingga semester pertama 2017, capaian tindak lanjut Pemkab Teluk Wondama terhadap temuan BPK untuk periode 2004 hingga 2015 adalah sebesar 48 persen. Data tersebut diumumkan BPK dalam pertemuan dengan seluruh Bupati dan Wali Kota se tanah Papua di Jayapura, baru-baru ini.

Bupati Bernadus A. Imburi menyampaikan hal itu pada pertemuan dengan para pimpinan OPD bersama pejabat eselon III dan IV dalam rangka mendengarkan penyampaian rencana strategis Sekda Denny Simbar di gedung Sasana Karya kantor bupati di Isei, Selasa (7/11).

“Kita Wondama paling rendah di Papua Barat dalam hal tindak lanjut temuan BPK. Kita baru 48 persen, ini memalukan sekali. Kita bahkan kalah dari Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak,” kata Bupati Bernadus A. Imburi.

Kendati demikian, menurut Imburi, BPK tetap memberikan apresiasi khusus untuk Pemkab Teluk Wondama karena tindak lanjut sebesar 48 persen itu merupakan capaian tertinggi sejauh ini.

“Selama ini paling tinggi 10 persen sampai 15 persen. Saya harap Dinas Keuangan, Inspektorat dan kita semua bekerja keras,” ucap orang nomor satu Pemkab Wondama ini.

Bupati menargetkan capaian tindaklanjut temuan BPK harus bisa naik ke posisi 50 persen bahkan lebih pada semester dua tahun anggaran 2017. Untuk itu dia menegaskan ke para pimpinan OPD agar serius menindaklanjuti temuan BPK.

“Saya ingatkan akan ada sangsi bagi pimpinan OPD yang tidak punya itikad baik untuk menindaklanjuti temuan BPK,” tandas mantan Kepala Biro Perlengkapan Provinsi Papua Barat ini.

Terkait itu, Sekda Denny Simbar ditemui usai dilantik Senin lalu mengatakan, hal penting yang harus ditanamkan kepada semua pimpinan OPD adalah bahwa tindak lanjut terhadap temuan BPK merupakan kewajiban jabatan.

Artinya, pimpinan OPD yang baru menjabat tetap berkewajiban menuntaskan semua temuan BPK yang merupakan warisan dari pejabat sebelumnya.

“Misalnya temuan itu dari 3 tahun lalu tapi kewajiban dari pimpinan OPD yang baru untuk melaksanakan tindaklanjut. Itu yang harus ditanamkan,” kata Denny. (brv)

Leave a Reply

%d bloggers like this: