Logo Kabupaten Maybrat. Foto: Kemendagri RI

Wakil Bupati Maybrat Diusulkan Jadi Bupati Definitif

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.comWakil Bupati Kabupaten Maybrat Karel Murafer akan diusulkan menjadi bupati definif kabupaten Maybrat oleh pemerintah provinsi Papua Barat.

Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat Elisa Sroyer mengatakan, usulan ini dilakukan setelah Mendagri mengeluarkan keputusan resmi mencopot Bernard Sagrim dari status sebagai bupati daerah tersebut.

Pengadilan Tipikor Papua Barat telah menjatuhkan vonis 1,3 tahun penjara kepada Bernard Sagrim Senin (13/10/2014), setelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi dana hibah 2009 sebesar Rp. 3,2 miliar di daerah itu. Dana korupsi itu telah dikembalikan kepada negara.

Sroyer mengatakan, sesuai Perppu No 1 tahun 2014, jika sisa masa jabatan satu daerah dibawah 18 bulan maka wakil bupati akan ditunjuk sebagai Plt untuk menjalankan roda pemerintahan sampai masa jabatan berakhir.

“Apabila lebih dari 18 bulan, maka menjadi dasar untuk mengangkat wakil bupati sebagai bupati definitif. Sisa masa jabatan beliau 2 tahun,” terang Sroyer di Manokwari, Selasa (25/11/2014).

Menurut Sroyer, gubernur Papua Barat dipastikan akan melantik Karel sebagai bupati definif, namun masih akan dikomunikasikan dengan DPRD Maybrat. Komunikasi berkaitan dengan rekomendasi dari DPRD setempat kepada Karel untuk menjabat sebagai bupati definitif.

“Kami sudah sampaikan ke pak gubernur dan kami diminta untuk koordinasikan dengan DPRD Maybrat untuk memberikan rekomendasi pelantikan,” katanya.

Sementara itu berkaitan dengan pengangkatan wakil bupati pendamping Karel, menurut Sroyer, sesuai aturan baru, merupakan wewenang bupati. Bupati bisa menunjuk PNS maupun non PNS sebagai pendampingnya.

Meski demikian, ia mengatakan dalam aturan tersebut disebutkan jika jumlah penduduk suatu daerah dibawah 100 ribu jiwa, maka tidak diperlukan wakil bupati. Jumlah penduduk Maybrat kurang dari 100 jiwa.

“Namun karena itu adalah daerah konflik, Pemprov akan coba konsultasikan dengan pemerintah pusat untuk mempertimbangkannya,” tambah dia. |DINA RIANTI

 

EDITOR: DUMA TATO SANDA