LNG Tangguh Teluk Bintuni (Kulibor1 blog spot)

Waktu rekrutmen tenaga kerja belum pasti

Bintuni, Cahayapapua.com– Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Teluk Bintuni, belum bisa memastikan waktu pembukaan lowongan kerja pembangunan proyek kilang 3 gas alam cair Tangguh, yang dioperatori BP Berau di Teluk Bintuni, Papua Barat.

Kepala Disnaskertrans Teluk Bintuni Jamaluddin Iribaram, Senin (8/5), mengatakan, lowongan kerja belum bisa dibuka, karena sampai saat ini pihak BP Berau belum mengirim dokumen perubahan persentase tenaga kerja yang diminta Disnakertrans.

Disnakertrans menurut Jamaluddin, baru-baru ini mengajukan perubahan kuota tenaga kerja dalam pertemuan dengan pihak konsorsium Chiyoda, Saipem, Tripatra dan Suluh Ardhi Engineering (CSTS), yang ditunjuk BP Berau untuk mengerjakan proyek tersebut.

Namun dalam pertemuan Selasa (2/5) tersebut, CSTS menyatakan tak bisa bersikap terhadap permintaan Disnakertrans. CSTS menyatakan kewenangan ada di BP Berau sehingga mereka memerlukan waktu untuk menyampaikan permintaan tersebut secara langsung ke BP di Jakarta.

“Kita masih tunggu tim (CSTS, red) untuk bertemu BP sebagai pengambil kebijakan untuk merubah angka ini (presentase tenaga kerja). Jadi pembukaan lowongan kerja masih keputusan (perubahan persentase tenaga kerja) dari pihak BP,” kata Jamaludin.

Sebelumnya, Disnakertrans mempertanyakan persentase permintaan tenaga kerja BP, yang dinilai menempatkan lowongan pekerjaan untuk penduduk Teluk Bintuni dan sekitarnya hanya buruh kasar.

Dalam sosialisasi di sebuah hotel di Teluk Bintuni, pada 1 November 2016 lalu, BP menyatakan buruh kasar atau tenaga kerja unskilled 20 persen (%) akan dibuka untuk masyarakat adat terdampak, 25 % untuk Bintuni/Fakfak, wilayah Papua lain 55 persen dan nasional dan internasional 0 persen.

Untuk tenaga semi skilled, 10 % bagi masyarakat adat terdampak, 20 % Teluk Bintuni/Fakfak, 63 % wilayah Papua lain sementara nasional dan internasional 7 %.

Sementara tenaga skilled masyarakat adat terdampak sama sekali tak memiliki jatah, untuk Teluk Bintuni/Fakfak 2 persen, wilayah Papua lain 10 % dan nasional dan internasional hingga 88 %.

Untuk tenaga manager/supervisior, lagi-lagi masyarakat adat terdampak tak mendapat jatah sekali dan pekerja dari Teluk Bintuni/Fakfak hanya diberi kuota 1 %, wilayah Papua lain 5 % dan sebanyak 94 % dibuka untuk nasional dan internasional.

Kuota tersebut menurut Iribaram tak adil, sebab keberadaan masyarakat adat diabaikan untuk bisa mendapat kesempatan kerja pada level yang lebih tinggi.

Terlepas dari posisinya sebagai Kadisnakertrans, sebagai putra asli setempat, Iribaram mengaku tak terima kuota tersebut karena minimnya kesempatan bagi putra/putri Bintuni atau putra asli Papua untuk direkrut sebagai tenaga kerja kategori skill dan manager.

“Kalau memang putra asli Bintuni tidak ada, minimal putra asli Papua yang sudah lama tinggal di Bintuni yang direkrut, dan didampingi oleh mereka tenaga dari luar negeri agar dibina secara pelan-pelan. Saya yakin putra/putri kami di Bintuni pintar kalau di bina terus menerus,” kata saat itu. (art)

Tinggalkan Balasan