Yan Christian Warinussy

Warga Adat Sumuri Pertanyakan Pengelolaan Dana Abadi Migas

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Masyarakat Adat Suku Sumuri, mempertanyakan pengelolaan dana abadi Migas di wilayah adat mereka di Teluk Bintuni, lokasi yang kini berdiri proyek Tangguh LNG Train satu dan dua.

Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari menyatakan, telah menerima pengaduan dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Sumuri Tadeus Fossa dan Ketua Dewan Adat Suku Sumuri Rafael Sodefa, yang mempertanyakan pengelolaan dana abadi tersebut.

“Masyarakat Adat Suku Sumuri yang terdiri dari marga Wayuri, Soway dan Simuna, hingga saat ini hanya mendengar bahwa ada badan hukum berbentuk yayasan yang mengelola “dana abadi” tersebut,” kata Direktur LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy, dalam siaran pers yang diterima Cahaya Papua.

Warinussy mengatakan,  masyarakat adat telah mendengar soal adanya dana abadi tersebut yang dikelola Yayasan Pengembangan Masyarakat Sumuri, belakangan ini disebut dengan nama Yayasan Dimaga yang dalam bahasa Sumuri berarti Kita Punya. Namun masyarakat adat mengaku informasi yang sampai ditelinga mereka tidak utuh dan tidak diketahui secara luas. Pembentukan Yayasan tersebut juga dituding tanpa melibatkan masyarakat adat.

LP3BH juga menyatakan, masyarakat tidak pernah diberitahu oleh BP Indonesia selaku kontraktor dari SKK Migas yang mengelola proyek Tangguh LNG mengenai apa, siapa, darimana, kemana dan bagaimana “dana abadi” tersebut dikelola selama ini.  “Hal ini benar-benar menimbulkan tanda tanya,” kata Warinussy.

LP3BH juga menyatakan, akte pendiri yayasan tersebut bilamana telah terbentukpun sama sekali tidak pernah diketahui masyarakat adat dan juga tidak pernah ada sosialisasi dari pihak BP Indonesia kepada masyarakat adat Suku Sumuri.

Warinussy yang dihubungi Cahaya Papua semalam mengatakan, soal dana abadi ini pernah disinggung sejumlah pihak di internal BP ketika LP3BH bermitra dengan BP untuk tujuan pendidikan hukum bagi masyarakat di Teluk Bintuni pada awal 2000-an. Sementara itu pihak BP belum memberikan tanggapan resmi. (*/DEL)

 

Tinggalkan Balasan