Kantor Bupati Raja Ampat.

Warga Daam Kembali Persoalkan Ganti Rugi Lahan Kantor Bupati

SORONG, Cahayapapua.com—— Masyarakat adat Daam Raja Ampat mendesak pemerintah daerah setempat segera membayarkan ganti rugi hak ulayat atas tanah mereka yang dijadikan kompleks kantor Bupati Raja Ampat.

ABD. Ahmad Daam, salah satu pemilik ulayat, Minggu (1/5) lalu, di Raja Ampat, mengatakan, pemilik ulayat telah menunggu realiasi janji pemda Raja Ampat yang telah digantung selama 15 tahun.

Menurut dia pemerintah pusat telah mencapai kesepakatan akan membayar hak masyarakat adat sebesar Rp. 32 miliar namun sejauh ini baru Rp. 1 miliar yang diberikan kepada mereka.

”Kami sudah tugu-tugu sampai lima belas tahun belum juga dibayarkan, cuma janji-janji saja,” Ahmad Daam mempertanyakan.

Lebih jauh dia menjelaskan penyelesaian ganti rugi tanah adat tersebut pernah dibicarakan pada masa pemerintahan bupati sebelumnya yang menyanggupi pembayaran seluas 60 hektar.

Kesanggupan tersebut menurutnya bahkan telah disampaikan pihak pemerintah kepada pengacara masyarakat adat secara tertulis.

Dia mengatakan kesanggupan pemerintah daerah tersebut mengacu pada sidang APBD Kabupaten Raja Ampat tahun 2014. Pemerintah menyanggupi pembayaran 20 miliar yang kemudian disepakati masyarakat adat.

“Tapi sampai saat ini tidak dibayarkan pemerintah daerah. Kami sudah sepakat nilai yang ada dan sudah dibahas DPRD dan pemda, kenapa tidak dibayarkan saja,” dia mempertanyakan.

Sebelumnya Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati mengatakan, 60 hektar tanah yang dimaksud pemilik ulayat sebagian besar masuk dalam kawasan hutan konservasi.

Untuk itu dia meminta pemilik ulayat bersabar hingga adanya pertemuan antara pemda dan kementerian terkait untuk mencari solusi ganti rugi hak ulayat dimaksud. (JOS)

Tinggalkan Balasan