Jefry Auparay.

Warga diimbau tak terprovokasi isu menghambat pelantikan MRPB

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) KNPI Provinsi Papua Barat Jefry Auparay berharap persoalan terkait penyelesaian politik penetapan 42 nama anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) periode 2017 – 2022, agar jangan ada isu provokasi yang dimunculkan sepihak kepada masyarakat mengatasnamakan organisasi atau oknum manapun.

“Melihat dinamika MRPB yang masih sangat meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan berbagai isu dan gejolak di daerah, hal ini tidak boleh begitu saja dan dibiarkan seolah menyerang kepimpinan dan menggiring opini masyarakat untuk mempersoalkan kebijakan gubernur. Sebab sebagai pimpinan daerah memang belum ada pengumuman resmi penetapan yang dibuka ke publik terkait 42 nama calon anggota MRPB ini. Namun sebaiknya kita yakini bahwa mereka yang ditetapkan adalah para perwakikan adat dan budaya, yang siap memperjuangkan hak adat orang asli Papua,” kata Jefry Auparay saat ditemui di Kompleks perkantoran Gubernur Papua Barat, Arfai, Kamis (16/11/2017).

Menurutnya, jika memang ada gugatan yang telah diajukan sejumlah pihak untuk menghambat waktu pelantikan 42 nama calon anggota MRPB, itu sah dan wajar. Hal ini menyikapi belum ada surat keputusan resmi tentang 42 anggota nama anggota MRPB, namun sudah ada gugatan yang diajukan salah satu perwakilan Fraksi Otsus DPR PB di PTUN Jayapura.

Sehingga dengan adanya polemik dinamika seperti ini akan menimbulkan kroni dan pertanyaan dan ketidak percayaan publik kepada lembaga yang harusnya saling menopang kinerja pemerintah, justru bisa terjadi dan saling menggugat.

“Jadi apakah semua 11 anggota Fraksi Otsus mendukung gugatan kepada gubernur PB yang telah diajukan gugatan PTUN?? Saya pikir hal ini keliru ada permainan apa dibalik itu??, alangkah baiknya jika memang ada timbul ketidakpuasan terhadap penetapan dan pelantikan 42 nama anggota MRPB semestinya itu digugat saat 42 nama itu dibuka kepublik atau usai waktu penetapan dan pelantikan nanti. Hal ini agar jangan menimbulkan persepsi yang tidak benar kepada publik,”jelasnya.

Jefry menerangkan, tak sedikit anggaran yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Pansel MRPB, mulai dari perekrutan hingga penetapan usulan 84 nama calon anggota MRPB tersebut. Dan hal ini menurutnya sesuai mekanisme, dan wajib diserahkan kepada gubernur.

Selanjutnya, Gubernur Papua Barat sesuai dalam perdasus dari usulan 84 nama itu, wajib menentukan  42 calon nama untuk berhak menduduki kursi perwakilan adat, unsur agama, dan unsur perempuan, dan kemudian dikordinasikan kepada Kemendagri dan Dirjen Otda.

“Gubernur punya hak provokatif terhadap 42 calon nama anggota MRPB. Dan saya pikir Kesbangpol juga telah membuat perdasus tentang kewenangan gubernur mengatur 42 nama itu. Sehingga tidak perlu lagi ada pemahaman negatif, dan intervensi dari pihak manapun,” harapnya.

Sebab sesuai amanat UU Otsus penetapan 42 nama berlaku untuk semua orang Papua. Sehingga jika baru menimbulkan protes dan membuat pemahaman provokasi seperti memecahkan pikiran sesama orang Papua, maka meurutnya, itu pemikiran yang keliru, sebab tidak mencerminkan sikap sebagai abdi masyarakat untuk mendukung arah kebijakan pimpinan pemerintahan daerah. (cr-80/mar)

Leave a Reply

%d bloggers like this: