Koordinator Forum Demokrasi dan HAM Papua Barat, Pdt. Aquila Marin, menyerahkan aspirasi meminta Ombudsman mengawasi dugaan penyimpangan anggaran di tubuh Bawaslu Papua Barat, pada tahun 2013 – 2015, di kantor Ombudsman Papua Barat, Jumat (6/10). Forum tersebut juga mendesak Kejari Manokwari mengusut dugaan kasus tersebut.

Warga geruduk kantor Kejari Manokwari

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Sekitar 15 orang yang mengatasnamakan Forum Demokrasi dan Hak Asasi Manusia atau HAM Papua Barat, Jumat (6/10) kemarin, mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari dan Ombudsman Papua Barat.

Di kantor Kejari, koordinator Forum Demokrasi dan HAM Papua Barat, Pdt. Aquila Marin, sekitar satu jam berorasi seputar dugaan penyalahgunaan anggaran senilai Rp 19 miliar yang disinyalir dilakukan oleh oknum anggota Bawaslu Papua Barat.

Kunjungan elemen masyarakat yang ditemani group suling tambur itu diterima oleh Kasie Intelijen Kejari Manokwari, Abdi Reza Fahlevi Junus.

“Mereka datang serahkan data dan aspirasi terkait dugaan penyalahgunaan anggaran di Bawaslu. Aspirasi ini saya terima untuk kemudian diserahkan kepada pimpinan untuk diteliti,” kata Abdi kepada wartawan.

Sementara itu di tempat terpisah, Komisioner Ombudsman Papua Barat, Yunus Kaipman usai menemui massa mengatakan, meskipun lembaganya tidak memiliki kewenangan dalam hal penyelidikan, namun  aspirasi dari masyarakat tersebut akan dikawal hingga tuntas.

“Aspirasi ini  saya akan serahkan kepada pimpinan untuk dikomunikasikan dengan Bawaslu RI terkait pengaduan tersebut,” kata Yunus.

Pdt. Aquila menjelaskan, aksi yang digelar di kantor Kejari dan Ombudsman Papua Barat serta sebelumnya di Polda Papua Barat, dimaksudkan agar tiga lembaga tersebut.

“Di Kejari dan Ombudsman kami serahkan aspirasi berupa dokumen dan rekaman video yang dimasukan dalam map batik,” kata Pdt. Aquila. (mar)

Leave a Reply

%d bloggers like this: