Pemandangan Kota Manokwari, Papua Barat, dari udara. (Int)

Warinussy Sebut Pernyataan Roy Simbiak ‘Ngawur’

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Direktur LP3BH Manokwari Yan Christian Warinusy menyebut pernyataan pemerhati politik dan hukum tata negara Roy Simbiak dibeberapa media terkait rencana pemerintah daerah dan dedominasi gereja melakukan studi banding ke Kabupaten Larantuka merupakan pernyataan yang ‘ngawur’.

Menurut Warinusy, pernyataan Roy Simbiak menunjukan dirinya tidak mengetahui secara jelas proses perumusan Raperda Kota Injil yang berlangsung lebih dari 10 tahun terakhir. “Raperda Manokwari Kota Injil bukan sebuah raperda yang dicurigai saudara Roy dan sekutunya mengenai agama dan kepercayaan tertentu,” kata Warinussy melalui siaran pers yang diterima Cahaya Papua kemarin.

Warinussy mengatakan dalam konstitusi negara dijabarkan dalam pasal 29 tentang negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaannya.

“Catatan sejarah tidak bisa kita pungkiri bahwa orang Papua dari rumpun Malanesia disebut oleh penjelajah portugis dimulai sejak kehadiran 2 orang zendik berkebangsaan Jerman yakni Otto dan Gesler yang menginjakkan kakinya di Pulau Mansinam,” kata Warinussy.

Ia menegaskan fakta sejarah tersebut yang telah menjadi pengetahuan umum semua pihak termasuk para ahli hukum seperti Roi Simbiak, dan telah menjadi tradisi setiap tahun dirayakan pada 5 Februari oleh Gereja Kristen Injili GKI di Tanah Papua.

“Jadi soal pengaturan mengenai Raperda Manokwari sebagai Kota Injil bukan soal pengaturan agama tertentu, namun lebih pada aspek peradaban yang mengarah pada kearifan lokal.

Hal itu sudah barang tentu hukum yang menghormati dan dilindungi oleh orang asli Papua sendiri maupun semua pihak,” tegas Warinussy yang juga sebagai ketua tim perumusan Raperda Kota Injil.

Ia juga mengatakan penyusunan Raperda ini bukan dilakukan oleh Dedominasi Gereja atau hamba Tuhan, namun sudah dibahas dan didukung oleh semua umat Kristiani dan rakyat Papua sejak tahun 2006 lalu di Manokwari.

“Pada 16 Januari 2016 persekutuan gereja-gereja Papua Provinsi Papua Barat (PGGP-PB) mengeluarkan surat keputusan nomor 008/SK-PGGP-PB/I/2016 tentang penunjukan tim penyusun Raperda Manokwari Kota Injil, saya bersama tim yang dipercayakan menyusun kembali naskah akademik (academic drafting) dan naskah hukum (legal drafting) dari Raperda tersebut,” katanya.

Ia mengatakan penyusunan raperda menggunakan semua informasi yang berasal dari catatan dan referensi mengenai sejarah pekabaran Injil maupun beberapa naskah hasil seminar pada tahun 2006 lalu dan hasil wawancara temu muka dengan sejumlah pendeta dari beberapa dedominasi yang ada di Manokwari.

“Penyusunan Raperda ini telah memenuhi sejumlah persyaratan hukum yang diatur dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan produk hukum daerah,” tambah Warinussy.

Dikatakan oleh Warinussy bahwa dirinya bersama beberapa advokat yang telah memiliki kualifikasi akademik dan praktisi pernah menyusun draf Raperda di luar tanah Papua yang melibatkan beberapa akademisi berlatar belakang hukum tata negara dan politik dari Universitas Cenderawasih (UNCEN).

“Raperda daerah Injil ini sudah kami serahkan kepada PGGP-PB kemudian melalui mereka diserahkan kepada  Bupati Demas Paulus Mandacan pada 11 Agustus 2016,” Warinussy melanjutkan.

Draft Manokwari Kota Injil saat ini sudah ditangan Pemerintah Daerah Manokwari, sehingga penentuan tempat studi banding itu merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

“Memang Larantuka merupakan kota yang mayoritas warganya menganut Katolik tetapi substansinya bukan itu namun bagaimana proses pengakuan suatu perubahan peradaban masyarakat asli setempat bisa diatur dan diakomodir oleh hukum dalam regulasi lokal. Hal itu yang perlu dipelajari pemda dan tim penyusun,” jelas Warinussy. (MAR)

 

Tinggalkan Balasan