Menteri Yohana Yembise saat memberikan materi tentang UU PKS, Sabtu lalu di Swissbel Hotel Manokwari.

YOHANA YEMBISE :  UU PKS PERTEGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN-ANAK

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yembise di Manokwari, Sabtu (30/9), mengatakan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) akan mempertegas perlindungan bagi perlindungan dan anak.

Yembise pada pertemuan di Swissbel Hotel Manokwari mengatakan, Kementerian PPA akan terus mencari formula untuk melindungi perempaun dab anak.

Dia mengutarakan, rancana undang-undang PKS sedang digodong bersama DPRRI. Kehadiran undang-undang ini akan menjadi pelengkap bagi undang-undang KDRT dan undang-undang perlindungan anak. “Angka kekerasan secara nasional masih cukup tinggi. Sebagian besar korbanya adalah perempuan,” kata dia.

Menurut dia, angka kekerasan di wilayah Papua dan Papua Barat paling tinggi dibanding daerah lain di Indonesia. Persoalan ini harus disegera dihentikan melalui kebijakan dan aturan yang tegas.

Dia menyebutkan, undang-undang PKS akan memberi ancaman atau sanksi berat bagi pelaku kekerasan seksual. Ia pun mengajak kaum perempuan di daerah tersebut, tidak takut melapor ketika menjadi korban kekerasan atau traffiking. “Ada tembak mati, hukuman seumur hidup hingga sanksi sosial. Negara tegas melindungi perempuan dan anak,” ujarnya lagi.

Pada kesempatan itu, Yohana juga mengatakan, kasus perdagangan manusia pun masih terjadi Indonesia. Diharapkan kasus tersebut tidak terjadi di Papua Barat. Ia pun menyinggung masalah perdagangan minuman keras. Terkait masalah ini, ia telah bertemu dengan gubernur Sulawesi Utara.

Pada kesempatan itu, lanjut Yohana, ia meminta gubernur Sultra turut mencegah pengiriman minuman keras jenis cap tikus dari Sultra ke Papua. “Tapi saya juga minta orang-orang Papua jangan lagi membeli miras ke sana untuk dijual di Papua Barat. Semua pihak harus berkomitmen,” ujarnya lagi.

Pantuan media ini kedatangan Menteri Yohana dalam rangka deklarasi Temu Daerah Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Temu Daerah Puspa) se Provinsi Papua Barat tahun 2017. Hadir pada kegiatan tersebut, Deputi Partisipasi Masyarakat, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agustin Erni, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Plt. Kepala Dinas DP3A Papua Barat, Elsina Y. Sesa. (ibn/cr79)

Leave a Reply

%d bloggers like this: